Menteri Teten Minta Impor Mesin Produksi Pacul Bebas Pajak

Kementerian Koperasi dan UKM masih mengkaji kemampuan dari setiap pelaku UMKM untuk memproduksi pacul.

oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana diperbarui 28 Nov 2019, 14:30 WIB
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki (tengah) memberi keterangan saat konferensi pers di Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Selasa (5/11/2019). Teten menyatakan pihaknya bertekad membawa produk-produk UMKM masuk ke dalam rantai pasok global (global value chain). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah memprioritaskan penggunaan pacul atau cangkul produksi lokal ketimbang terus mengimpor dari luar negeri. Salah satu langkah yang dijalankan dengan meminta impor mesin pembuat pacul bisa bebas pajak.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Teten Masduki, mengaku malu jika Indonesia yang dikenal sebagai negeri agraris masih harus mengimpor pacul dalam jumlah besar.

"Ini kan malu loh, hari ini aja kita masih impor pacul. Saya sekarang lagi diminta oleh Pak Presiden (Jokowi), coba apakah UMKM bisa memproduksi pacul," ujar dia di Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Dia menjelaskan, kebutuhan pacul petani lokal per tahun mencapai sekitar 10 juta buah. Agar UMKM lokal bisa memproduksi pacul sendiri, ia tengah berupaya menghubungkan produsen dengan pihak penyedia bahan baku beserta pasar penjualannya.

"Mudah-mudahan lah, tahun ini (dan) tahun depan kita bisa kurangi impornya," ungkap Teten.

Namun begitu, Teten tak mau menafikan bahwa negara masih membutuhkan alat penopang seperti mesin yang didatangkan dari luar guna bisa memproduksi pacul sendiri.

"Mungkin kita masih perlu impor mesinnya, tapi saya sudah minta Dirjen Bea Cukai (Kementerian Keuangan) supaya nanti tanpa pajak. Karena kita butuh mesin-mesin modern untuk membuat pacul dalam jumlah yang lebih efisien dan lebih cepat," tuturnya.

Ketika ditanya target jumlah produksinya, ia mengatakan, pihaknya kini masih mengkaji kemampuan dari setiap pelaku UMKM.

"Saya lagi pelajari dulu, kira-kira pelaku UMKM bisa sanggup berapa. Terus supply bahan bakunya. Kalau pembiayaan saya kira ini bisnis menguntungkan lah pacul," tandasnya.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


Kadin Sebut Impor Pacul Memalukan

Ratusan pengrajin kepala cangkul di sentra pembuatan cangkul di Kabupaten Grobogan mengkhawatirkan kebijakan impor kepala cangkul. (Liputan6.com/Felek Wahyu)

Sebelumnya, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Roeslani, mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengkritik adanya impor cangkul dan pacul. Ia menilai harusnya Indonesia sebagai negara agraris bisa menghasilkannya sendiri.

"Mestinya sih cangkul enggak usah impor. Terus terang saya setuju sama Bapak Presiden. Malu-maluin gitu. Itu kan suatu alat yang bukan teknologi tinggi juga yang kita sebetulnya bisa kita bangun," ujar Rosan di sela Dialog Nasional Ekonomi Kreatif, pada Kamis 7 November 2019.

Rosan berkata apapun alasannya, pihak Kadin memandang impor cangkul dan pacul adalah hal yang menyedihkan. Ia pun mendorong agar produksi peralatan itu bisa dilakukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

Ia menyebut penyerapan alat produksi itu pun pastinya ada karena tenaga kerja industri pertanian Indonesia sangat besar. Kehadiran pasar pun sudah terjamin dan pemerintah tinggal memacu produksi.

"Industri ini bisa sibangun, apalagi dikerjasamakan dengan UMKM. Yang penting adalah bagaimana kita menyatukan produser dan pemakai. Di sinilah leran pemerintah harus hadir juga," jelas Rosan.

Sebelumnya, Presiden Jokowi sempat geram karena menemukan adanya batusan ribu impor pacul dan cangkul. Peluang lapangan kerja produksi barang tersebut pun menjadi hilang karena mengandalkan impor.

"Jadi menurut saya memang ridiculous sih kalau misalnya pacul saja harus impor," pungkas Rosan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya