Liputan6.com, Jakarta - Dana talangan untuk uang muka pembelian rumah dengan down payment (DP) nol rupiah dipangkas sebesar Rp 1,5 triliun dalam kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk APBD DKI 2020.
"DP nol rupiah kan uangnya belum dipakai. Kami habiskan Rp 1 triliun, dari Rp 2 triliun, Rp 1 triliun habis," kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (28/11/2019).
Advertisement
Saat pembahasan di Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) pada Rabu, 27 November 2019 DPRD DKI mengusulkan anggaran untuk dana talangan itu dinolkan. Sebab saat dipangkas Rp 1 triliun, anggaran Pemprov DKI Jakarta masih mengalami defisit.
Pemprov DKI meminta dana talangan tetap ada, namun anggarannya dikurangi menjadi Rp 500 miliar dan langsung disepakati.
Sementara itu, anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta, Syarif mengatakan anggaran itu bisa saja berubah saat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020.
"Yang paling penting bonggolannya enggak kehapus. Yang pinjaman daerah itu bonggolannya berapa asalnya? Rp 1 triliun kan, berkurang Rp 500 miliar," ucapnya.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Nota Kesepakatan Ditandatangani
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan pimpinan DPRD menandatangani nota kesepakatan pembahasan Kesepakatan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Nilai untuk KUA-PPAS tertandatangani di nilai Rp 87,9 triliun.
"Ya Alhamdulillah dengan sudah adanya kesepakatan ini insyaallah bisa lebih cepat lagi untuk memproses sehingga bisa tuntas lagi RAPBD-nya," ujar Anies di DPRD, Jakarta, Kamis (28/11/2019).
Advertisement
