Liputan6.com, Jakarta Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman menegaskan Presiden Jokowi menolak pemilihan presiden dikembalikan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pernyataan ini menanggapi usulan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) agar Presiden dipilih lagi oleh MPR.
"Apapun pendapat masyarakat, Pak Jokowi tegas katakan beliau lahir dari Pilkada langsung, baik di Solo maupun gubernur Jakarta. Beliau lahir juga dari pemilihan presiden langsung, dua kali, di Indonesia, karena itu sesuai dengan konstitusi UUD 1945," kata Fadjroel di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (29/11/2019).
Advertisement
Fadjroel mengingatkan kembali isi pidato Jokowi pada 15 Agustus 2019 lalu. Dalam pidato, Jokowi menagaskan bahwa dirinya lahir dari pemilihan presiden secara langsung.
"Pernyataan sudah disampaikan pada Agustus, coba dicek, Agustus 2019. Jadi tegas," ucap Fadjroel.
Dia meneruskan pesan kepala negara bahwa pemilihan presiden langsung merupakan bagian dari proses memperoleh pemimpin yang berkualitas.
"Saya ini produk pilihan langsung dari rakyat. Masa saya mendukung pemilihan presiden oleh MPR?" ujar Fadjroel mengulang pernyataan Jokowi.
Usulan PBNU
Pimpinan MPR menemui Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (27/11). Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet serta pimpinan lain hadir sekitar pukul 14.00 WIB hingga pukul 16.30 WIB.
Dalam pertemuan tersebut membicarakan wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dan PBNU sepakat terkait hal tersebut merujuk pada Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama PBNU di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon pada 2012.
"Tentang pemilihan Presiden kembali MPR, itu keputusan munas NU di Kempek, Cirebon 2012. Kiai-kiai sepuh, waktu ada Kiai sahal pas mah hidup, Kiai Mustofa Bisri, menimbang mudharot dan manfaat, Pilpres langsung itu hight cost, terutama cost sosial," kata Said usai melakukan pertemuan bersama Bamsoet di Kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2019).
Advertisement
