4 Curhatan KPK ke DPR di Rapat Terakhir

Pada anggota Komisi III DPR, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menyampaikan pesan dan harapannya. Ia meminta Komisi III tidak terlalu sering memarahi KPK, melainkan dibantu.

"Jangan terlalu sering juga kami dimarahi. Dibantui. Dibantui penting. Saya terus terang, saya nggak mau curhat, tapi saya bilang kenapa sih Komisi III itu kalau kita pergi ke sana, dimarahi mulu. Dibantui itu jarang sekali," kata Laode di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Laode mengaku, pihaknya tidak pernah merasa dibantu oleh DPR. "Terus terang, kami hampir tidak pernah merasa terbantu. Endak pernah kami dibantu. Itu terakhir pak, ini curhat," ucapnya.

Menjawab hal tersebut, anggota Komisi III Arsul Sani membantah pihaknya disebut tidak membantu KPK.

"Bahwa Pak Laode gak dibantuin, gak bener. Ketika rumahnya Pak Laode dibom dan minta disuarakan kan kita suarakan. Kita atensi khusus Kapolri. Kami juga selalu menawarkan untuk adanya tambahan anggaran, tapi kesekjenan KPK dan bapak kan mengatakan kan cukup anggaran kami. Jadi jangan dibilang nggak pernah membantu," kata Arsul.

Saat rapat, Komisi III DPR meminta KPK membeberkan Kementerian mana saja yang tidak mau menjalankan rekomendasi KPK terkait pencegahan korupsi.

Wakil Ketua Komisi Laode M Syarif menjawab bahwa ada empat kementerian yang paling tertutup.

"Kami mengeluh Pak, terus terang. KLHK, ESDM, Pertanian dan Agraria, tolong. Tatakelola empat ini sumber uang banyak, tetapi yang paling jelek tata kelolanya, karena selalu tertutup," kata Laode.

Laode menyebut, masing-masing kementerian itu memiliki peta sendiri. Hal itu mengakibatkan banyak temuan kebun sawit ilegal di tengah taman nasional.

"Pertanian ada peta sendiri, ATR peta sendiri. Makanya kalau ada kebun sawit di taman nasional banyak terjadi pak. Sekarang berapa dia bayar pajaknya. Dan itu belum terkoneksi dirjen pajak. Pencegahan sudah kita sampaikan Pak," papar Laode.

Selain itu, Laode juga menyebut sampai saat ini pemerintah tidak menjalankan rekomendasi terkait dokumen Hak Guna Usaha (HGU) yang dikuasai oleh pengusaha. Padahal, KPK sudah merekomendasikan agar Kementerian ATR untuk membuka dokumen pada publik.

"Rekomendasi terkait HGU kepada kementerian ATR supaya dibuka. Sampai hari ini HGU-nya tidak dibuka untuk umum," jelas Laode.

Dalam rapat tersebut, Ketua KPK Agus Rahardjo mengaku telah bertanya kepada Menko Polhukam Mahfud Md soal kasus-kasus yang menjadi perhatian Presiden Jokowi tetapi disebut tidak ditindaklanjuti oleh KPK.

Agus mengaku bingung karena Mahfud tidak bisa menjawab kasus-kasus yang dimaksud.

"Terus terang, pada waktu Pak Mahfud Md menyampaikan itu, dua hari kemudian saya berdampingan (dengan Mahfud) di dalam forum. Saya tanya itu kasus yang mana yang dilaporkan, dan Pak Mahfud jawabnya juga enggak. Jadi kan bingung saya," kata Agus.

Agus mengaku, Presiden Jokowi pernah melaporkan sejumlah kasus kepada para pimpinan KPK. Jokowi melaporkan kasus tersebut ketika awal menjabat sebagai presiden.

Agus mengungkapkan, kasus-kasus yang pernah dilaporkan Jokowi adalah dugaan suap Petral dan dugaan korupsi pengadaan helikopter Augusta-Westland (AW)-101. Dia mengakui, dua kasus itu memang belum tuntas.

"Nah, Petral sekarang sudah tersangkanya satu. Tapi seperti yang tadi disampaikan Pak Laode (Wakil Ketua KPK Laode M Syarif) itu untuk mencari barang, alat buktinya ke banyak negara," terangnya.

"Yang pernah diungkapkan beliau (Jokowi) juga adalah helikopter AW-101. Kami sudah memenjarakan, kalau nggak salah satu tersangkanya. Yang sekarang permasalahannya yang di pihak militernya yang belum," sambung Agus.

Sedangkan Komisioner KPK Basaria Pandjaitan mengakui dalam kepemimpinan mereka ada hal yang manis dan juga ada pahitnya.

"Ada senangnya juga, ada kesalnya. Ya itulah seni, seni di dalam berorganisasi," ucap Basaria.

Sementara itu Laode M Syarif pada kesempatannya menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf pada DPR.

"Yang terakhir, tolong bapak-bapak menjaga KPK, terima kasih," kata Laode.

Reporter : Syifa Hanifah

Sumber : Merdeka