Rizieq Shihab Sebut Kisah Pencekalannya bak Sinetron

Rizieq menampik satu persatu pernyataan resmi otoritas Indonesia yang mengatakan tak pernah mencekal, apalagi pengasingan.

oleh Muhammad Radityo Priyasmoro diperbarui 02 Des 2019, 09:53 WIB
Pimpinan FPI, Muhammad Rizieq Shihab memberi keterangan usai menjalani pemeriksaan di Bareskrim, Jakarta, Rabu (23/11). Pemeriksaan beragendakan melengkapi berkas sebelumnya di tingkat penyelidikan. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Liputan6.com, Jakarta Tokoh Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab mengaku dipersulit saat ingin kembali ke Indonesia. Rizieq yang saat ini tengah berada di Arab Saudi menyebut, hal itu sengaja dilakukan jajaran elite pemerintah Indonesia yang bersekongkol dengan pemerintah Saudi.

"Ini ada negosiasi antar penjabat tinggi Indonesia dan Saudi, pemerintah Indonesia yang menggelar sinetron pengasingan ini dengan kemasan pencekalan," ujar Rizieq yang disampaikannya lewat video conference langsung dari Mekah, di tengah massa reuni 212 di Monas, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Rizieq Shihab menampik satu persatu pernyataan resmi otoritas Indonesia yang mengatakan tak pernah mencekal, apalagi pengasingan. Malahan Rizieq mempertanyakan pernyataan tersebut yang dinilainya sebagai kebohongan publik.

Mulai dari pernyataan Duta Besar Indonesia di Saudi yang mengatakan bahwasannya Rizieq tak pernah melapor keberadaannya di Mekah. Padahal menurutnya, dirinya pernah didatangi anggota Badan Intelijen Negara (BIN) dari pos di Saudi bersama perwakilan KBRI ke rumahnya di Mekah.

"Kenapa HRS tak lapor ke KBRI di Saudi? saya sampaikan secara langsung di sini bahwa pada saat terjadi pencekalan pihak yang pertama kali saya beritahukan adalah pihak KBRI. Dubesnya di Riyadh mengirim utusan resmi yaitu ketua pos BIN di Riyadh ke rumah saya di Mekah untuk meminta keterangan dan berkas keimigrasian dalam bentuk fotokopi paspor visa," kata Rizieq.

Selain itu, Rizieq pun mengaku sudah berkomunikasi langsung dengan Dubes RI di Saudi lewat sambungan telepon milik orang BIN tersebut.

"Dari hape milik orang BIN dan utusan KBRI itu saya bicara dengan Pak Dubes dan saya tawarkan beliau mampir ke rumah saya kalau beliau itu datang ke Mekah. Saya juga terimakasih sudah dikirimkan petugasnya ke saya dan saat itu Pak Dubes ingatkan saya untuk berikan keterangan, apakah ini bukan laporan namanya?," heran Rizieq.

Saksikan video pilihan di bawah ini:


Sebut Ada Kebohongan Publik

Kejadian dialami Rizieq Shihab semakin membuatnya heran kala Pemerintah Indonesia menyebut hal berbeda. Mulai dari Kementerian Luar Negeri, hingga Kemenko Polhukam. Dia merasa seolah pemerintah Indonesia lepas tangan dengan statusnya.

"Kalau kita mau jujur apa yang disampaikan Duta Besar Arab Saudi yang lama Syekh Usama bahwa beliau pernah sampaikan, Saudi setiap saat siap mengembalikan saya ke Indonesia tapi silakan Anda tanyakan tentang sikap pemerintah Anda sendiri," ujar Rizieq kaget mendengar hal itu.

Rizieq menilai telah terjadi kebohongan publik dilakukan otoritas Indonesia.

"Jadi kapan pengasingan ini akan berakhir? Jangan tanyakan ke pemerinah Saudi, PA 212 atau pun GNPF, tapi tanya ke otoritas pemerintah Indonesia, stop kebohongan, stop kebohongan, stop kebohongan," Rizieq memungkasi.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menegaskan pemerintah tidak pernah mencekal Pimpinan Front pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab, yang hingga kini masih berada di Arab Saudi.

"Kami mengecek ke semua lini, jalur-jalur yang kami miliki. Jalur Menteri Agama, jalur Mendagri, jalur Menko Polhukam, itu ternyata memang tidak ada sama sekali pencekalan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia," ucap Mahfud di kantornya, Jakarta, Rabu (27/11/2019).

Menurut Mahfud, bila Rizieq merasa punya masalah selama di Arab Saudi, harusnya dia mengadu kepada pemerintah, melalui Kedutaan Besar RI (KBRI) di sana. Namun demikian, hingga kini, berdasarkan laporan yang dia terima, KBRI belum menerima pengaduan dari Rizieq.

"Habib Rizieq sendiri tidak pernah melapor tentang masalahnya. Kita mendengarnya dari YouTube dari medsos. Kalau tidak melapor, bagaimana kita mau bertindak," ungkap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu. 

Dia pun memberi contoh, masalah apapun, jika dilaporkan dengan KBRI, maka bisa dibantu.

 

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya