Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjelaskan rencana pemerintah untuk mengganti eselon III dan IV dengan artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan. Menurutnya hal tersebut untuk memperbaiki sistem birokrasi di Indonesia agar lebih cepat melakukan perubahan.
"Kita butuh kecepatan dalam bekerja, dalam memutuskan. Kita butuh kecepatan dalam bertindak di lapangan, karena perubahan-perubahan ini sudah sangat cepat. Kita tidak ingin memotong pendapatan dari ASN kita," kata Jokowi saat santap siang bersama wartawan di Istana Kepresiden, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2019).
Advertisement
Dia menjelaskan, proses tersebut masih dalam jangka pembahasan. Tahapannya, kata dia berawal dari eselon IV terlebih dahulu.
"Mungkin nanti sebagian eselon IV dulu, baru sebagian eselon III. Dan kita ingin, karena sekarang ada AI, yang bisa membantu kita dalam hal teknis, administrasi bisa mengerjakan dalam akumulasi data bisa, tidak manual. bisa pengolahan data. Jadi ini yang mau kita kerjakan," ucap Jokowi.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Tak Kurangi Pegawai
Presiden Joko Widodo berencana memangkas jabatan struktural eselon III dan IV. Menteri Sekretaris Negara Pratikno memastikan pemangkasan jabatan eselon tidak terkait dengan pengurangan pegawai.
"Kalau eselon dirampingkan idenya sama sekali nggak ada hubungannya dengan pengurangan pegawai, kenaikan pangkat, ruang kenaikan pangkat menjadi berkurang. Apalagi ini penurunan penghasilan, nggak sama sekali," tegasnya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis 7 November 2019.
Pratikno menekankan, rencana pemangkasan eselon III dan IV semata untuk mempercepat pengambilan keputusan. Dengan tidak adanya struktural eselon III dan IV, pengambilan keputusan dipandang singkat karena hanya ditangani eselon I dan II.
"Jadi kalau eselon III-IV berkurang, rentang jadi pendek, sekaligus dibuka ruang selebar-lebarnya untuk jabatan fungsional," ucap dia.
Jabatan fungsional ini nantinya bisa diisi orang-orang yang ahli di bidangnya. Misalnya, seorang akuntan akan ditempatkan pada jabatan fungsional yang mengurus persoalan keuangan.
"Saya kira itu yang penting, ini bagian penting dari upaya kita melakukan reformasi birokrasi," kata dia.
Reporter: Intan Umbari Prihatin
Sumber: Merdeka
Advertisement
