Mantan Direktur Riset WHO: Pemerintah Indonesia Bisa Lebih Terbuka soal Rokok Elektrik

Mantan Direktur Riset WHO Tikki Pangestu berharap pemerintah Indonesia bisa lebih terbuka soal produk alternatif tembakau

oleh Fitri Haryanti Harsono diperbarui 03 Des 2019, 17:00 WIB
Ilustrasi Rokok Elektrik (iStockphoto)

Liputan6.com, Jakarta Mantan Direktur Riset WHO Tikki Pangestu berharap pemerintah Indonesia bisa lebih terbuka soal produk alternatif tembakau seperti rokok elektrik.

"Permasalahan rokok ini kan besar. Butuh intervensi yang maksimal. Beberapa negara maju di dunia, seperti Inggris, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Kanada sudah menerapkan konsep pengurangan risiko tembakau (tobacco harm reduction)," jelas Tikki melalui video call saat konferensi pers di Tjikini Restaurant, Cikini, Jakarta, Senin (2/12/2019).

"Konsep ini dinilai lebih rendah risiko dalam mempergunakan rokok elektrik, yang mana dari tembakau dipanaskan. Di sana, konsep itu aman diterapkan."

Di negara maju, konsep pengurangan risiko berhasil menurunkan jumlah perokok konvensional. Bahkan menurunkan peredaran jumlah rokok konvensional di pasaran.

Oleh karena itu, perlu riset terkait rokok elektrik yang harus dilakukan. Ditelisik lebih rinci bagaimana risiko penggunaan rokok elektrik di Indonesia.

 

Saksikan juga video menarik berikut:


Layangkan Surat ke Presiden Jokowi

 

Agar pemerintah lebih terbuka terhadap konsep pengurangan risiko dari rokok elektrik, Tikki dan Koalisi Bebas TAR (KABAR) sudah melayangkan surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kami sudah melayangkan surat kepada Presiden Jokowi pada 20 November 2019 lalu. Ada lima rekomendasi yang kami sampaikan kepada pemerintah," jelas Tikki, yang juga Visiting Professor di Lee Kuan Yew School of Public Policy National University of Singapore.

"Surat itu ditandatangani 20 pakar, yang terdiri dari pemerhati kesehatan, dokter, dan pengamat kebijakan."

Adapun lima rekomendasi kepada pemerintah, sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu mempertimbangkan riset dan kebijakan yang ada dan meninjaunya sebagai referensi kebijakan

2. Pemerintah sebaiknya menerapkan konsep pengurangan risiko tembakau berdasarkan bukti ilmiah dan mendorong riset lokal

3. Pemerintah perlu mengatur produk tembakau alternatif proporsional dengan profil risikonya

4. Pemerintah perlu mendorong adanya standar teknis produk hasil pengolahan tembakau lainnya guna menjamin kualitas dan keamanan produk

5. Sistem perpajakan produk tembakau alternatif harus mencerminkan profil risikonya guna memberikan dorongan bagi perokok untuk beralih

"Saya berharap pemerintah Indonesia lebih terbuka mengenai produk alternatif tembakau," terang Tikki.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya