Perlukah Pemerintah Relaksasi Kontrak Bagi Hasil Migas?

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah berencana memberikan keleluasaan perusahaan pencari minyak dan gas bumi (migas), untuk memilih kontrak bagi hasil migas dengan gross split atau cost recovery untuk meningkatkan investasi pada sektor tersebut.

Perlukah relaksasi pemilihan kontrak‎ bagi hasil migas dilakukan?

Praktisi Migas Yusak Setiawan memandang, ‎investor tidak mempermasalahkan bentuk kontrak bagi hasil blok migas yang diterapkan pemerintah, selama kontrak tersebut sesuai dengan keekonomian proyek hulu sehingga menguntungkan.

"Selama perhitungan keekonomian dari blok migas yang di tawarkan masuk akal, artinya penanam modal bisa mendapatkan keuntungan, mereka tidak lah terlalu peduli dengan kontrak bagi hasil mana pun," kata Yusak, di Jakarta, Senin (2/12/2019).

Menurutnya, ‎investor membutuhkan kepastian hukum pada suatu kontrak bagi hasil migas, meski saat rencana penerapan skema bagi hasil migas baru menimbulkan beragam reaksi. Namun, perlu ada perbaikan variable split disesuaikan dengan kondisi cadangan migas.

"Yang lebih di kuatirkan oleh penanam modal adalah kepastian hukum dari suatu kontrak tersebut," tuturnya.