3 Isu yang Harus Jadi Perhatian di Hari Disabilitas Internasional 2019

pemenuhan hak seperti infrastruktur ramah disabilitas juga harus dipastikan oleh pemerintah.

oleh Giovani Dio Prasasti diperbarui 03 Des 2019, 15:00 WIB
Setidaknya ada tiga isu penting yang masih harus menjadi perhatian dari berbagai pihak, termasuk pemerintah. (Foto: Liputan6.com/Dyah Puspita W)

Liputan6.com, Jakarta Peringati Hari Disabilitas Internasional 2019, setidaknya ada tiga isu penting yang masih harus menjadi perhatian dari berbagai pihak, termasuk pemerintah.

Isu pertama terkait pendataan. Gufroni Sakaril, Ketua Umum Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) mengatakan menurut Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) Badan Pusat Statistik, 8,56 persen dari total populasi Indonesia merupakan penyandang disabilitas atau sekitar 21 juta penduduk. 

"Namun kami masih belum mempunyai data yang spesifik by name by address, siapa saja 21 juta itu. Karena penting bagi kami, barangkali semua pihak, untuk merencanakan kebijakan pembangunan yang inklusif," kata Gufron dalam sambutannya di Senayan, Jakarta pada Selasa (3/12/2019).

Isu lain adalah terkait stigma dan diskriminasi. Gufron mengatakan, hingga hari ini masih ada penyandang disabilitas yang menghadali dua hal tersebut. 

"Masih banyak masyarakat yang memandang rendah dan menganggap penyandang disabilitas itu tidak mampu bekerja sebagaimana teman-teman yang non disabilitas," kata Gufron.

Inilah yang membuat rendahnya tingkat pendidikan mereka. Selain itu, keluarga menjadi enggan menyekolahkan putra putri mereka, salah satunya karena perundungan. 


Isu ketiga

Isu ketiga adalah pendidikan dan pekerjaan. Banyak dari penyandang disabilitas yang belum mendapatkan kedua hal itu dengan layak. 

"Bahkan teman-teman yang mendapat pendidikan tinggi pun, sampai hari ini masih ada praktik-praktik yang menghambat mereka mendapatkan pekerjaan," kata Gufron.

Maka dari itu, menghilangkan stigma negatif adalah hal yang harus pertama kali dilakukan. Selain itu, pemenuhan hak seperti infrastruktur ramah disabilitas juga harus dipastikan oleh pemerintah. 

"Pemerintah juga bisa memastikan forum-forum diskusi, yang terkait dengan perencanaan pembangunan dapat diakses oleh penyandang disabilitas," ujarnya. 

Dia juga mengajak para penyandang disabilitas untuk aktif terlibat dalam pembangunan. Baik di pusat hingga tingkat kelurahan dan desa.

"Karena yang paling tahu tentang kebutuhan penyandang disabilitas adalah penyandang disabilitas itu sendiri."

 

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya