Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyambut baik usulan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk memperpanjang jalur MRT Bundaran HI-Lebak Bulus menuju Tangerang Selatan (Tangsel).
Namun, ia masih mempermasalahkan pendanaan untuk bisa melanjutkan proyek tersebut. Sebab, dalam pembangunan MRT Jakarta, pemerintah pusat harus patungan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara pendanaan.
"Ya sangat mungkin. Tapi tinggal pendanaannya saja kan. Kalau yang di Jakarta kan kita sharing dengan Pemda DKI kan 50:50. Jadi kalau sampai Tangsel ya ada kemungkinan pemerintah pusat," ujar dia di Jakarta, Selasa (3/12/2019).
Baca Juga
Advertisement
Dia pun membuka pintu kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel untuk berpartisipasi dalam proyek MRT Tangsel, meski secara anggaran tidak sebesar DKI.
"Ya kalau dia (Pemkot Tangsel) ada dana ya boleh. Kalau Pemda DKI kan APBD-nya gede. Kalau itu (Pemkot Tangsel) kan APBD-nya enggak terlalu besar," sebut dia.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Dimulai 2022
Secara proyeksi, ia berharap konstruksi jalur MRT Tangsel bisa dimulai paling lambat pada 2022, sehingga dapat rampung pada 2026.
Kendati begitu, Menhub Budi menyampaikan, pengembangan MRT Jakarta tetap menjadi fokus utama lantaran proyek tersebut telah berjalan.
"Kita karena partner-nya sudah ada yang di DKI, ya sudah yang DKI, yang di Jakarta dulu. Baru itu (MRT Tangsel) yang berikutnya," tukas dia.
Advertisement
Tiket MRT dan KRL Bakal Terintegrasi Mulai 2020
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) telah melakukan integrasi tiket Mass Rapid Transit (MRT) dan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI). Dua moda transportasi massal ini akan memiliki tiket yang sama.
Bila sebelumnya masing-masing moda transportasi tersebut memiliki sitem tiket sendiri, maka ke depannya pengguna dua transportasi ini akan menggunakan satu kartu yang sama.
"Sekarang sudah terintegrasi antar moda yang satu dengan yang lainnya," kata Kepala BPTJ Bambang Prihartono di Jakarta, Senin (2/12).
Integrasi tiket ini sudah mendapat restu dari Bank Indonesia pada 14 November lalu. Sehingga nantinya akan memudahkan masyarakat dalam menggunakan transportasi massal.
Bambang menegaskan, saat ini prosesnya sudah berjalan secara teknis di lapangan. PT KCI, kata Bambang, sudah siap melakukan integrasi. Hanya saja, masih ada kendala dari MRT dalam pemasangan alat. Diperkirakan integrasi ini bisa mulai diterapkan pada awal tahun 2020.
"Insya Allah nanti kuartal pertama tahun 2020 bisa digunakan," ujar Kepala BPTJ.
Jika ini sudah berjalan, kata Bambang, masyarakat tak perlu repot dalam membeli kartu saat berpindah moda transportasi, khususnya antara MRT dan KRL. Sebab, keduanya sudah terintegrasi.
Tidak hanya itu, BPTJ juga bakal melakukan hal serupa terhadap moda transportasi lainnya yang belum terintegrasi.
