Pengusaha Sulit Urus Perizinan, KPK Dorong Pemerintah Singkronisasi PTSP dan OSS

Ketua KPK Agus Rahardjo mengungkap banyaknya keluhan soal perizinan dari para pengusaha.

oleh Muhammad Radityo Priyasmoro diperbarui 09 Des 2019, 11:57 WIB
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo berbincang saat akan mengikuti rapat dengan Komisi III DPR RI di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (27/11/2019). Rapat membahas evaluasi kinerja KPK masa kerja 2015-2019. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua KPK Agus Rahardjo mengungkap banyaknya keluhan soal perizinan dari para pengusaha. Karenanya Agus mendorong permasalahan ini diperlukan koordinasi dan supervisi yang lebih kuat dari pemerintah.

"Salah satu dikeluhkan oleh pengusaha itu adalah masalah perizinan, masalah ini memerlukan kordinasi dan supervisi yang lebih kuat salah satunya dengan mendorong online single submision atau OSS," kata Agus saat berpidato di Hari Antikorupsi Sedunia di Gedung KPK, Jakarta, Senin (9/12/2019).

Agus melanjutkan, selain OSS dalam waktu bersamaan sebetulnya pemerintah juga telah menerapkan PTSP atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menurut Agus sudah mendapat pencapaian hingga 60 persen.

"Mengsingkronkan OSS dan PTSP itu satu agenda sendiri yang cukup besar oleh karena itu kami sangat berharap pengawasan terhadap singkroniasi ini agar lebih diintensifkan," jelas Agus.

 

Saksikan video di bawah ini:


Tak Beratkan Beban Kerja

Agus berharap, singkronisasi OSS dan PTSP nantinya tidak lagi memberatkan beban kerja terkait perizinan ke depannya. Sebab, kedepan banyak Undang-Undang dan kebijakan sektor yang seolah-olah memberikan beban tambahan pada mereka yang bekerja di perizinan di daerah-daerah.

"Ini pasti memerlukan perhatian yang lebih besar lagi, nah mengsingkronkan OSS dan PTSP itu satu agenda sendiri yang cukup besar," Agus menandasi.

Tag Terkait

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya