Kebijakan Ari Askhara Bikin Banyak Karyawan Garuda Indonesia Masuk Rumah Sakit

Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (Ikagi) menyebut kepemimpinan Ari Askhara arogan.

oleh Pebrianto Eko Wicaksono diperbarui 09 Des 2019, 12:45 WIB
Garuda Indonesia (Foto: AFP / Adek BERRY)

Liputan6.com, Jakarta - Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (Ikagi) menyambut baik pencopotan I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra alias Ari Askhara dari Direktur Utama Garuda Indonesia.

Sekretaris ‎Jenderal Ikagi Jacqueline Tuwanakotta mengungkapkan, Ikagi senang dengan keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erik Thohir tersebut, sebab‎ selama dia menjabat banyak penyalahgunaan wewenang jabatan.

‎"Saat ini karyawan sudah merasa senang ketika yang terjadi Ari Askhara diturunkan, dicopot, banyak karyawan yang bersyukur, bahagia, karena selama beliau memimpin banyak sekali kerusakan di PT Garuda Indonesia," kata Jacqueline, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (9/12/2019).

Menurutnya, Ari Askhara arogan saat menjabat sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia dan menjatuhkan sanksi yang tidak jelas penyebabnya.

‎"Contoh lakukan kesalahan sedikit langsung dipindahkan ke Papua, kemudian kesalahan yang harusnya masuk dalam pembinaan, tiba-tiba di grounded, tidak boleh terbang, itu banyak dan sering," tuturnya.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


Hingga Opname

Garuda Indonesia kedatangan armada A330-900 Neo.

Dia melanjutkan, Ari Askhara pun mengeluarkan kebijakan yang merugikan karyawan, mengenai jam kerja yang melebihi batas.

Hal ini diterapkan pada penerbangan Jakarta-Sidney yang dipaksa harus pulang pergi dalam satu hari. Padahal, harusnya ada rentang waktu 3 sampai 4 hari.

"Itu beri dampak tidak bagus kepada awak kabin, sekarang sudah ada 8 orang yang diopname. Menurut mereka itu masih masuk jam kerja dan terbang. Tapi dalam pengaturan seharusnya tidak boleh abaikan yang namanya static risk management system, itu yang seharusnya tidak boleh diabaikan," tandasnya.


DPR Minta Garuda Indonesia Diaudit Secara Menyeluruh

Onderdil motor Harley Davidson dan sepeda Brompton yang diselundupkan menggunakan pesawat baru milik Garuda Indonesia saat konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (5/12/2019). Harley Davidson dan sepeda Brompton diselundupkan dari Prancis ke Indonesia. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

DPR meminta pemerintah untuk melakukan audit secara menyeluruh PT Garuda Indonesia (Persero). Hal ini usai terkuaknya penyelundupan Haley Davidson dan sepeda Brompton‎ yang dilakukan oleh Direktur Utama Garuda Indonesia nonaktif I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra alias Ari Askhara.

‎Anggota Komisi VI DPR Marwan Jafar mengatakan, terkuaknya penyelundupan Harley dan Brompton harus menjadi momen Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melakukan pembenahan terhadap Garuda Indonesia, baik di sisi operasional maupun kinerja keuangan.

"Sekali lagi ini jadi momentum perbaiki kinerja BUMN secara umum, apalagi Garuda mengalami defisit bertahun-tahun," kata Marwan, saat berbincang dengan Liputan6.com, di Jakarta, Senin (9/12/2019).

Menurut Marwan, sebagai langkah awal pembenahan Garuda Indonesia harus diaudit secara menyeluruh. Bahkan, jika proses tersebut dirasa belum cukup, maka perlu dilakukan audit forensik.

"Perlu audit forensik melibatkan auditor independen, tentu BPK juga," tuturnya.

Marwan melanjutkan, dengan dilakukan audit forensik maka akan diketah‎ui penyimpangan yang terjadi di Garuda Indonesia selama ini saat Ari Askhara menjabat. Setelah itu perlu dilakukan efisiensi agar maspakai pelat merah ini tidak terus mengalami kerugian.

Dengan dibenahinya Garuda Indonesia, dia berharap sebagai maskapai penerbangan nasional mampu bersaing secara domestik, regional dan global.

"Kita ingin Garuda mampu bersaing di global, harus juga kompetitif di domestik dan regional," ucap dia.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya