Deretan 'Proyek Mubazir' dalam Sorotan Politikus Gerindra

Liputan6.com, Palembang - Pembangunan proyek Light Rapid Transit (LRT) di berbagai daerah di Indonesia menjadi pro-kontra berbagai pihak. Seperti dalam pembangunan LRT di Jakarta dan LRT Palembang.

Bambang Haryo, politikus Partai Gerindra, menilai, pembangunan LRT tidak berdasarkan kajian teknis dan ekonomis secara mendalam, sehingga kurang bermanfaat bagi masyarakat dan berpotensi merugikan keuangan negara.

Pemerintah seharusnya belajar dari kegagalan proyek LRT Palembang, yang menghabiskan biaya Rp10,9 triliun, tetapi sampai sekarang masih sepi penumpang.

Alokasi subsidi LRT Palembang pada 2020 disebut mencapai Rp180 miliar, naik dari tahun ini sebesar Rp123 miliar. Sejak beroperasi komersial, LRT Palembang hanya mengantongi pendapatan Rp1,1 miliar per bulan, sedangkan biaya operasionalnya mencapai Rp10 miliar.

"Saya melihat LRT ini masih berorientasi proyek, tidak melalui litbang yang benar, tidak sesuai dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan riil masyarakat," katanya, saat dijumpai di Palembang, Senin (9/12/2019).

Praktisi dan pemerhati masalah transportasi logistik ini melihat, keputusan pemerintah membangun LRT tidak tepat. Terutama dari konsepnya yang berdampak terhadap tingginya biaya dibandingkan dengan pemanfaatannya.

Bahkan, proyek LRT ini dinilainya sudah keliru sejak perencanaannya. Kereta ringan sejenis LRT seharusnya dibangun di dalam suatu kawasan kota, bukan dijadikan angkutan antarkota seperti LRT Jabodebek yang membentang hingga 130,4 kilometer.

"Angkutan antarkota yang cocok itu adalah kereta komuter biasa. Agar bisa mengangkut penumpang dalam jumlah besar, sekaligus relnya dapat dilintasi kereta logistik. Bukan LRT, apalagi dibangun elevated dan sejajar jalan tol," ucapnya.

Kekeliruan lain, ungkap anggota Komisi V DPR RI periode 2014-2019 ini, yakni penggunaan rel (track gauge) berukuran 1.435 mm, yang biasa dipakai untuk KA kecepatan di atas 200 km per jam.

Padahal, kecepatan LRT maksimum 60 km per jam sehingga cukup gunakan ukuran rel standar 1.067 mm. Berbagai kekeliruan itu mengakibatkan biaya pembangunan LRT Jabodebek menjadi sangat besar.

Proyek LRT Jabodebek menelan biaya sekitar Rp30 triliun. Sementara kapasitas angkutnya maksimal 474.000 penumpang per hari.

Biaya proyek LRT semakin bengkak karena prasarana LRT Jabodebek ternyata mundur dari target penyelesaian 2019 menjadi 2021. Padahal sarana atau gerbong kereta telah selesai diproduksi oleh PT INKA (Persero) tahun ini. Namun terpaksa idle karena depo dan jalur rel LRT belum siap.

“INKA terancam rugi besar. Pembayaran dari pemerintah tertunda karena kereta belum diserahkan dan diuji dinamik. Bagaimana mau uji dinamik, jalur rel dan deponya saja belum siap,” ujarnya.

“Ini suatu pemborosan dalam keuangan negara. Padahal proyek LRT menggunakan APBN dan utang luar negeri dengan bunga cukup tinggi. Kemenhub harus bertanggung jawab atas pemborosan ini, karena itu BPK dan Kementerian Keuangan harus melakukan audit,” katanya.

Jika di jalur LRT itu dibangun KA komuter berbasis rel, lanjutnya, investasinya akan jauh lebih murah dan kapasitas angkutnya lebih besar. Sekaligus dapat dimanfaatkan untuk kereta logistik.

Pemerintah bisa menggandakan kapasitas KRL Jabodetabek, yang saat ini berkisar 1,2 juta penumpang per hari hanya dengan investasi Rp 9 triliun.