Liputan6.com, Jakarta - Pada Hari Anti-Korupsi Sedunia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat dukungan dari PBB dan Kedutaan Besar Inggris. Ketiga pihak saling bermitra untuk memberantas korupsi di Indonesia yang merugikan perekonomian serta agar melindungi nasib rakyat miskin yang rentan kena efek samping korupsi.
KPK dan Kedubes Inggris kompak menyebut bahwa korupsi bisa membuat investor ogah membawa dananya ke suatu negara. Data World Economic Forum (WEF) juga menegaskan korupsi menjadi masalah tertinggi dalam dunia bisnis Indonesia.
Baca Juga
Advertisement
Wakil Duta Besar Inggris Rob Fenn juga mencontohkan bahwa negaranya berusaha memberantas korupsi agar bisa dipercaya investor sekaligus memberantas kemiskinan.
"Korupsi merugikan kita semua. Korupsi menyakiti ekonomi, menyakiti anggota masyarakat yang termiskin dan terlemah dari masyarakat, dan korupsi adalah penghalang besar bagi investasi asing. Jadi untuk semua alasan itu, Britania Raya berusaha melawan korupsi di negaranya karena kita ingin investasi dan kita ingin rakyat miskin di negara kita untuk makin kaya," ujar Robb kepada Liputan6.com pada diskusi Hari Anti-Korupsi Sedunia 2019 di Kedubes Inggris, Jakarta, Senin (9/12/2019).
Rob Fenn menjelaskan bahwa kerugian akibat korupsi mencapai dua persen GDP dunia atau sekitar USD 2 triliun. Selain merugikan rakyat miskin dan menghalangi investasi, Rob Fenn juga menyebut korupsi bisa menambah ongkos bisnis sebanyak 10 persen. Ia pun mendukung pemberantasan korupsi di negara sahabat Inggris, termasuk Indonesia.
Kepala Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Publik KPK Giri Suprapdiono yang hadir juga menegaskan bahwa kehadiran KPK justru penting bagi investasi. Giri pun menyindir jika pemberantasan korupsi lemah, maka investasi yang datang ke Indonesia justru "investasi hitam" yang tak patuh hukum.
"Mengejutkan saat ada pejabat yang bilang investasi dan aliran dana masuk asing terhenti atau terganggu oleh KPK," jelas Giri. "Jika kita mengundang investasi, maka Anda perlu anti korupsi yang kuat, kecuali kali kita mengundang investasi hitam," ujarnya.
Dalam pemberantasan korupsi, Inggris memiliki reputasi internasional yang tinggi dalam pemberantasan korupsi. Laporan Transparency Internasional memberikan Inggris skor 80/100 pada pemberantasan korupsi dan peringkat 11 dari 180 negara. Ketika ditanya soal saran yang bisa diberikan ke Indonesia dan KPK, Rob Fenn menjelaskan konsep Beneficial Ownership Transparency.
Konsep itu mendorong agar publik bisa mengakses data kepemilikan perusahaan dan siapa yang mendulang pundi-pundi dari perusahaan itu. Bank Dunia menyebut praktik ini bisa membantu melawan penipuan, penggelapan pajak, cuci uang, dan beragam kejahatan finansial. Para penjahat pun akan kesulitan menyembunyikan aset kriminal mereka.
"Kami menekankan konsep Beneficial Ownership Transparency. Ketika jelas dari semua orang dan menjadikan informasi umum untuk mengetahui siapa pemilik perusahaan, siapa yang mengambil untung dari perusahaan itu, maka akan makin sulit bagi korupsi untuk berkembang," jelas Robb.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Dukungan PBB
Badan PBB yang anti-korupsi juga turut memberikan dukungannya pada KPK. Dukungan ini diberikan melalui Badan PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan (United Nations Office on Drugs and Crime/UNODC) yang berharap kemitraan bersama KPK terus berlanjut.
"Kita punya kemitraan yang panjang dengan KPK dan kami berharap kemitraan ini berlanjut dalam konteks melawan korupsi di Indonesia, kita berharap dengan perubahan-perubahan yang terjadi bahwa KPK akan tetap dan menjaga keefektivannya dalam melawan dan mencegah korupsi," ujar Country Manager UNODC untuk Indonesia Collie F. Brown.
Dalam perayaan hari anti-korupsi 9 Desember, Brown membahas pesan-pesan yang kerap digaungkan, bahwa korupsi merugikan aturan hukum serta menghasilkan ketimpangan dan keadilan. Akan tetapi, ia meminta agar ada langkah nyata ketimbang berputar pada retorika saja.
"Rumah sakit tidak berdiri akibat korupsi, sekolah tidak berdiri akibat korupsi. Memang penting untuk menyimak pesan-pesan tersebut, tetapi kita harus bergerak di luar pesan, kita harus membuat langkah konkrit," ujar Brown.
KPK sendiri sudah menjalin kerja sama lama dengan UNODC dan mereka pernah melakukan proyek bersama seperti terkait implementasi Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia. Sementara, awal tahun lalu Kedubes Inggris baru saja melakukan training bersama KPK di bidang digital untuk sosialisasi prevensi korupsi.
Selama ini, ada politisi yang kerap menyindir bahwa tugas KPK adalah preventif dan bukan hanya tangkap tangan. Giri Suprapdiono pun menyebut bahwa prevensi yang terbaik adalah penegakan hukum.
"Cara paling efektif untuk pencegahan adalah penegakan yang ada kontinuitas dan penegakan yang efektif," tegas Giri.
Advertisement
