Liputan6.com, Jakarta - Seorang pramugari Garuda Indonesia angkat bicara terkait konflik di tubuh perusahaan tempatnya bekerja. Putri Adelia Pamela menginginkan adanya 'bersih-bersih kroni mantan Direktur Utama Ari Askhara' di tubuh PT Garuda Indonesia (Persero).
Dia mewakili para awak kabin meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk menghapus orang-orang yang memiliki ide dan strategi yang sama dengan Ari Askhara.
Advertisement
"Kita juga perlu menghapus orang-orang di bawah direksi yang sama memiliki strategi yang sama dengan Bapak Ari Askhara," kata Adelia saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (9/12/2019).
Seperti diketahui saat ini Direktur Utama Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra atau Ari Askhara tengah tersandung kasus penyelundupan onderdil Harley Davidson tahun 1970 dan sebuah sepeda bromton asal Eropa.
Selain itu, Ari diceritakan kerap mengeluarkan kebijakan yang merugikan pegawai dan awak kabin. Salah satunya mutasi tanpa menjalani prosedur. Hal ini yang dialami banyak para awak kabin termasuk Adelia.
Adel, sapaanya mengaku bekerja sebagai pramugari sejak tahun 2011. Dalam surat tugasnya dia ditempatkan di Jakarta. Namun sejak bulan Oktober lalu, dia dimutasi ke Ujung Pandang, Makassar.
"Saat ini Saya dimutasi ke Makassar tanpa menjalani prosedur atau aturan yang jelas kepada saya," ungkap Adel.
Adel tidak sendiri. Ada 232 awak kabin lainnya yang bernasib sama. Diperkirakan ada seribuan awak kabin yang juga dimutasi ke Denpasar.
Dia mengaku tidak akan melakukan protes bila ada penjelasan terkait pemindahannya. Namun, saat dimintai penjelasan, pihak manajemen tidak memberikan alasan dan keterangan lama pemindahannya.
" Saya diberikan penugasan, pada saat saya pertanyankan untuk penjelasan prosedur tidak diberikan," kata dia.
Sosok Ari Askhara Bagi Pegawai Garuda
Delapan tahun bekerja sebagai pramugari, Putri Adelia Pamela menilai sosok Ari Askhara secara pribadi cukup baik. Namun dalam aspek tertentu Ari tidak sebaik perkiraannya.
Misalnya Ari kerap membuat kebijakan sepihak yang dapat merugikan sebagian karyawan. Ari membuat kebijakan secara prosedur tidak jelas.
"Makanya membuat tanda tanya besar dan hubungan industrial tidak maju," kata Adel.
Contoh kebijakan tidak sesuai prosedur tentang pelarangan awak kabin terbang (grounded) dan mutasi karyawan. Namun kebijakan itu tidak diperjelas tentang waktu pemindahan dan lama waktu grounded.
"Prosedur secara detail tidak diberikan yang akhirnya memberikan rasa ketidakpuasan sebagai karyawan karena tidak ada kepastian," katanya..
Untuk itu dia menginginkan pengganti direksi bermasalah dibersihkan. Sehingga kegagalan direksi sebelumnya tidak terulang lagi.
"Siapa pun calonnya, kami akan selalu mendukung dan selama segala yang dilakukan untuk kebaikan Garuda Indonesia," tutup Adel.
Advertisement
