Jokowi Minta Produksi Pertanian dan Perikanan Fokus ke Pasca Produksi

Jokowi mengatakan para petani dan nelayan harus memiliki skema pembiayaan dan pendampingan.

oleh Lizsa Egeham diperbarui 10 Des 2019, 16:32 WIB
Jokowi telah menginstruksikan kepada Kapolri untuk segera mencari tahu siapa pelaku penyiraman air keras kepada penyidik KPK, Novel Baswedan, Jakarta, Selasa (11/4). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta para menterinya untuk mulai fokus terhadap peningkatan produksi pertanian dan perikanan off farm atau pascaproduksi, dalam rangka akselerasi penguatan ekonomi. Jokowi menilai selama ini pemerintah hanya berfokus pada upaya di on farm saja.

"Kita tidak perah menyentuh off farm-nya. Terutama pasca produksi," ucap Jokowi saat mempimpin rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Menurut Jokowi, petani dan nelayan perlu keluar dari aktivitas on farm menuju ke off farm dengan memberikan nilai tambah aktivitas usaha tani dan perikanan. Salah satunya, melalui pengolahan produk pertanian dan perikanan.

"Ataupun pengembangan usaha berbasis pertanian dan perikanan," katanya.

Untuk masuk ke off farm, Jokowi mengatakan para petani dan nelayan harus memiliki skema pembiayaan dan pendampingan. Dia menjelaskan bahwa pemerintah telah memiliki skema Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Jumlahnya pun tak tanggung-tanggung, plafon anggaran KUR di 2020 mencapai Rp 190 triliun dengan bunga hanya 6 persen.

"Saya sudah perintahkan KUR agar didesain skema2 khusus per klaster sehingga sesuai kebutuhan grace period, produksi klaster pertanian maupun perikanan," jelas Jokowi.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


Skema Pembiayaan

Presiden Jokowi didampingi Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil memberikan keterangan pers rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Istana Negara, Senin (26/8/2019). Lokasi Ibu Kota berada di wilayah Kabupaten Pejaman Penajam Pasar utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Kaltim. (Liputan6 com/Angga Yuniar)

Kendati begitu, dia mengingatkan bahwa skema pembiayaan ini harus diikuti dengan pendampingan baik dalam pengelolaan keuangan, membuat kemasan serta packaging yang menarik, branding yang baik, hingga marketing baik.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga meminta agar para petani dan nelayan mulai didorong untuk bergabung dalam kelompok-kelompok atau korporasi besar. Dengan begitu, petani dan nelayan memiliki nilai atau skala ekonomi yang besar.

"Sehingga dalam korporasi nanti, petani dan nelayan bisa lebih efektif dalam mendapat bahan baku, mengakses modal kerja dan investasi, dan melakukan upaya untuk memasarkan produk mereka agar bisa masuk ke supply chain nasional maupun global," jelas Jokowi.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya