Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah segera merealisasikan program Kartu Prakerja. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan uji coba Kartu Pra Kerja pertama kali dilakukan di Jakarta dan Bandung.
"Februari ada penjelasan publik dalam bentuk website. Maret uji coba di 2 kota Jakarta dan Bandung, basisnya aplikasi," jelasnya di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/12).
Sebulan berikutnya, implementasi Kartu Prakerja menyasar berbagai kota. Sementara peluncuran secara nasional di seluruh daerah baru dilakukan pada Agustus 2020.
Baca Juga
Advertisement
Airlangga menyebut, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 10 triliun untuk Kartu Prakerja. Setiap peserta akan mendapatkan jatah Rp 3 sampai 7 juta. Uang tersebut akan digunakan untuk keperluan selama pelatihan.
"Standarnya Rp 3-7 juta, ini murni pelatihan tenaga kerja. Kalau modal ada kredit usaha rakyat," ujarnya.
Dia melanjutkan, saat ini pemerintah tengah menggodok Peraturan Presiden atau Perpres yang mengatur tentang pelaksanaan Kartu Prakerja. Perpres ditargetkan rampung pada Desember ini.
Setelah itu, pemerintah menyiapkan project management office (PMO) serta learning ekosistem yang dibangun oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Jokowi Minta BUMN Siapkan Tempat Pelatihan Peserta Kartu Prakerja
Presiden Joko Widodo atau Jokowi memimpin rapat terbatas Program Kartu Pra Kerja. Dia mengingatkan dua hal penting dalam implementasi Kartu Pra Kerja.
Pertama, mempersiapkan angkatan kerja baru yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Kedua, meningkatkan keterampilan angkatan kerja sehingga lebih produktif dan memiliki daya saing.
“Supaya menjadi catatan kita semuanya 58 persen tenaga kerja kita itu lulusan SMP ke bawah, karena itu reformasi harus dimulai dari hulunya,” tegas Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (12/11).
Reformasi yang dimaksud Jokowi yakni pembenahan dalam sistem pendidikan dan pelatihan vokasi. Reformasi juga harus memperhatikan kebutuhan dunia usaha dan industri.
“Oleh sebab itu, terkait dengan reformasi pelatihan vokasi saya meminta Kartu Pra Kerja segera diimplementasikan tahun depan,” pintanya.
Jokowi menegaskan, program Kartu Pra Kerja harus dikerjakan secara masif lewat penyedia jasa swasta. BUMN diminta ikut terlibat dengan menyediakan tempat-tempat pelatihan yang layak.
“BUMN juga ikut campur di sini karena BUMN memiliki tempat-tempat pelatihan yang sangat representative, beberapa suaa sudah melihatnya,” kata dia.
Jokowi melanjutkan, dengan adanya program Kartu Pra Kerja nantinya pencari kerja bisa memilih pelatihan yang diminati melalui platform digital yang disediakan pemerintah. Misalnya pelatihan barista kopi, animasi, desain grafis, bahasa Inggris computer, teknisi programming dan coding.
Reporter: Titin Supriatin
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
