Liputan6.com, Paris - Meski menuai protes di seluruh negeri, kebijakan baru ini rencananya akan tetap diperkenalkan pada akhir pekan. Dengan skema ini, masyarakat khawatir harus bekerja lebih lama dan mendapat uang pensiun lebih kecil.
Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Edouard Philippe bertemu dengan para menteri senior pada Minggu 8 Desember 2019 malam, untuk membahas lebih lanjut rencana pemerintah soal reformasi pensiun.
Advertisement
Dikutip dari DW Indonesia, Rabu (11/12/2019), pertemuan ini dilakukan di tengah unjuk rasa penolakan yang telah berlangsung selama empat hari dan melumpuhkan transportasi publik di Prancis.
Serikat buruh di Prancis, yang menyatakan bahwa reformasi tersebut akan memaksa banyak orang untuk bekerja lebih lama namun dengan dana pensiun yang lebih kecil, memulai protes sejak hari Kamis (05/12).
Mogok massal ini telah mengakibatkan lumpuhnya transportasi publik, diliburkannya sekolah-sekolah, dan terganggunya kunjungan wisatawan di Paris dan tempat lain.
Macron, yang merupakan mantan bankir investasi, meyakini reformasi pensiun akan membuat sistem pensiun yang saat ini dinilai berbelit-belit menjadi lebih adil dan berkelanjutan dari segi finansial. Ia berniat menggabungkan 42 kebijakan berbeda menjadi satu.
Pemerintah mengatakan tidak akan mengubah batas usia pensiun resmi yakni 62 tahun. Namun rencana baru ini akan melibatkan sejumlah persyaratan finansial yang diharapkan bisa mendorong orang bekerja lebih lama menyusul bertambahnya panjangnya angka harapan hidup warga.
Rencana kebijakan baru terkait masalah pensiun akan memengaruhi semua pekerja di Prancis. Namun aksi unjuk rasa saat ini mayoritas melibatkan pekerja di sektor-sektor pelayanan publik, seperti masinis metro, guru, dan karyawan rumah sakit.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Transportasi Publik Ikut Terdampak
Jean-Paul Delevoye, koordinator yang ditunjuk Macron perihal reformasi pensiun, akan merilis kajian selama berbulan-bulan pada hari ini 9 , disusul dengan rincian akhir yang akan diumumkan pada Rabu mendatang 11 Desember.
Pada hari pertama unjuk rasa, sekitar 800.000 orang turun ke jalan sebagai protes atas rencana pemerintah untuk menerapkan satu skema pensiun berbasis poin untuk para pekerja di semua sektor ekonomi.
Minggu 8 Desember kemarin, unjuk rasa pun melumpuhkan jaringan transportasi umum di Prancis. Sebagian besar metro di Prancis terhenti. Empat belas jalur kereta bawah tanah Paris ditutup, menyisakan dua jalur yang dibuka, mengoperasikan kereta bawah tanah otomatis tanpa masinis. Rute kereta internasional juga mengalami gangguan.
Tiga perusahaan utama transportasi kereta di Prancis menyerukan agar unjuk rasa terus dilakukan menjelang pemogokan besar-besaran dan protes massa pada Selasa 10 Desember.
"Dalam beberapa hari mendatang, kami sarankan untuk tidak menggunakan transportasi umum," dilansir dari laman resmi RATP, perusahaan kereta, trem, bus, dan metro yang digunakan setiap hari oleh sekitar 10 juta orang di Paris untuk pergi bekerja.
Aktivis rompi kuning pun bergabung dalam aksi unjuk rasa Sabtu 7 Desember, menambahkan reformasi pensiun ke daftar keluhan ekonomi dalam protes di seluruh negeri. Polisi menembakkan gas air mata kepada pengunjuk rasa yang anarkis dalam unjuk rasa damai besar-besaran di kota Paris dan Nantes.
Advertisement
