Jokowi Pastikan Program Biodiesel B30 Meluncur Bulan Ini

B30 sudah mulai tersedia di sebagian Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) mulai bulan ini.

oleh Liputan6.com diperbarui 11 Des 2019, 16:55 WIB
Menteri ESDM Ignasius Jonan secara simbolis melepas keberangkatan uji jalan Penggunaan Bahan Bakar B30 untuk kendaraan bermesin diesel di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (13/6/2019). (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka rapat terbatas Akselerasi Implementasi Program Perindustrian dan Perdagangan. Dalam sambutan, Jokowi mengaku mendapat laporan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir bahwa program bahan bakar biodiesel 30 persen atau B30 bisa mulai diterapkan bulan ini.

"Tadi mendengar dari Pak Menteri BUMN bulan ini sudah bisa kita mulai untuk biodiesel B30," ujar Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Dia melanjutkan, percepatan mandatori biodiesel B30 dapat menurunkan impor BBM.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga mengatakan, program bahan bakar biodiesel 30 persen atau B30 akan diluncurkan lebih cepat pada Desember 2019.

"(B30) akan di-launching akhir Desember. Mungkin minggu-minggu terakhir akan di-launching B30," ujar Arya saat ditemui di Novotel Hotel Cikini, Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Dengan begitu, ia melanjutkan, B30 sudah mulai tersedia di sebagian Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) mulai bulan ini.

"Udah implementasi sebagian. Nanti mulai akan tersedia di SPBU Desember ini," jelas dia.

Namun untuk kepastian, Arya meminta agar seluruh pihak bersabar hingga Jokowi benar-benar resmi meluncurkan program B30 kepada publik.

"Tapi itu informasinya ya. Kita tunggu saja launching Pak Jokowi akan kapan," tukas dia.


Menko Luhut Bakal Tindak Pihak yang Jegal Program B30

Menteri ESDM Ignasius Jonan berbincang dengan sopir salah satu mobil sebelum melakukan uji jalan Penggunaan Bahan Bakar B30 untuk kendaraan bermesin diesel di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (13/6/2019). (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Pemerintah tak ingin program pencampuran 30 persen ‎biodiesel dengan solar (B30) tidak optimal. Pada program B20 kemarin, ada beberapa pihak yang masih ingin Indonesia mengimpor minyak.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Bisar Pandjaitan mengatakan, program B20 dilaksanakan pada 2016 ketika dirinya menjabat sebagai Pelaksana tugas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Salah satu manfaat dari dijalankannya program ini adalah untuk mengurangi impor Solar.

"Palm oil kita lihat turunannya, kita buat B20. Pada 2016 saya tandatangani waktu jadi Menteri ESDM," kata Luhut, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Selasa (10/12/2019). 

Menurut Luhut, selama pelaksanaan B20 ada pihak yang masih menginginkan Indonesia impor BBM. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menyinggung masalah tersebut dan akan menindak oknum yang membuat program mandatori biodiesel tidak berjalan.

"Jadi ada pihak yang tidak menjalankan B30 karena mau impor BBM terus. Presiden bilang mau gigit, berpuluh-puluh tahun kok kita masalahnya itu terus," tutur Luhut.

‎Luhut mengungkapkan, Presiden Jokowi pun mengingatkan agar saat penerapan program B30 mulai Januari 2020 nanti tidak ada lagi pihak yang mengganggu program tersebut untuk kepentingan impor minyak. Sebab program tersebut memberikan banyak manfaat untuk negara dan masyarakat.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya