Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin mengatakan, PT Pertamina (Persero) merupakan salah satu perusahaan milik negara penyumbang dividen dengan jumlah terbesar.
"Jadi kalau ditanya, dividen Bu Nicke (Widyawati, Dirut Pertamina) salah satu kasir paling besar dari BUMN, karena setorannya paling besar," ujar Budi di kantornya, Jakarta, Kamis (12/12/2019).
Advertisement
Budi menyatakan, nilai keuangan Pertamina tercermin dari pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) perseroan selama 2019 yang mencapai USD 9 miliar.
Menurut dia, pencapaian tersebut sangat besar, dan berada di atas BUMN lain seperti PT Freeport yang sekitar USD 4 miliar.
"Keuangan Pertamina sangat kuat. EBITDA mereka USD 9 miliar. Itu di atas USD 2,5 miliar saja sudah besar sekali. Jadi kemampuan keuangannya enggak ada masalah," jelas dia.
Lebih lanjut, ia juga memuji berbagai pencapaian bagus Pertamina, termasuk sudah tidak mengimpor diesel lagi sejak Maret 2019.
"Sejak April, Pertamina juga sudah tidak impor avtur. Jadi dua-duanya (diesel dan avtur) sudah tidak impor lagi karena kilangnya Pertamina sudah bisa produksi sesuai kebutuhan domestik," tuturnya.
"Malah sudah bisa ekspor avtur. Jadi kalau ada omongan Pertamina masih impor, itu perlu dikoreksi. Yang masih impor tinggal gasoline," dia menandaskan.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Luhut Sebut Ahok Cocok Buat Benahi Kekacauan di Pertamina
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sangat cocok menduduki jabatan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Ahok dinilai memiliki kemampuan untuk mengawasi Pertamina.
"Pertamina itu sumber kekacauan paling banyak," kata Luhut di Kantor Kementerian Bidang Maritim dan Investasi, Jakarta, Selasa (10/12/2019).
Luhut menceritakan dalam sebuah rapat dia bertemu dengan Ahok. Saat itu dia menyampaikan untuk melakukan pembenahan di tubuh Pertamina.
"Pas rapat saya bilang: 'Pak Ahok tuh kerjain itu barang (Pertamina)'. Dia kan seneng yang gitu-gitu ," cerita Luhut.
Kata Luhut, pihak yang menolak kehadiran mantan Gubernur DKI Jakarta itu adalah orang yang posisinya terancam. Sebab, dia tak mau diperiksa dan cenderung tidak jujur.
"Kalau yang protes itu orang yang enggak suka diperiksa, enggak jujur," ujarnya.
Untuk diketahui, Ahok resmi ditunjuk jari Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) sejak tanggal 22 November 2019. Ini Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (Persero) No.SK-282/MBU/11/2019 tanggal 22 November 2019.
Advertisement
