DPR Minta Nadiem Bikin Roadmap Pembinaan Guru

Politisi Gerindra Ali Zamroni menyoroti rendahnya upah guru, terutama di daerah terpencil.

oleh Liputan6.com diperbarui 13 Des 2019, 01:07 WIB
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim saat rapat dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019). Rapat membahas penghapusan Ujian Nasional (UN) pada 2021 dan sistem zonasi. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi X DPR dari PKS Fahmi Alaydroes menyatakan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim harus memperjatikan kualitas guru terkait pelaksanaan program 'Merdeka Belajar'.

"Guru harus dapat prioritas. Dari sisi jumlah maupun dari sisi kemampuan harus terus menerus," kata dia, di Ruang Rapat Komisi X, Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Dia pun meminta Nadiem membuat roadmap alias peta jalan pembinaan guru di Indonesia. Dengan demikian, ada satu acuan dalam upaya meningkatkan kualitas guru.

"Mulai dari rekrutmen, proses pembinaan, sampai proses atau strategi peningkatan karir mereka. Termasuk kompensasi gaji dan sebagainya," ujar dia.

Sementara Politisi Gerindra Ali Zamroni menyoroti rendahnya upah guru, terutama di daerah terpencil.

"Bayangkan gaji (guru) per jam Rp 10 ribu - Rp 12 ribu. Kalau dikumpulkan sebulan Rp 300 ribu. Kalau saya bangun rumah, tukang itu satu hari Rp 100 ribu - Rp 200 ribu, Keneknya Rp 150 ribu masa iya kita tidak bisa memberikan gaji lebih kepada guru," ujarnya.

Dia mengaku sepakat dengan kebijakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yakni bakal mencabut izin sekolah yang menggaji rendah guru.

"Saya sepakat dengan Gubernur Jawa Tengah bahwa cabut Izin sekolah yang tidak memberikan gaji guru sesuai dengan UMR. Itu langkah konkret. Koordinasi dengan daerah, baik itu provinsi, maupun kabupaten kota menjadi sangat penting," tandasnya.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Saksikan video pilihan di bawah ini:

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya