Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut mantan Presiden World Bank Jim Yong Kim tertarik berinvestasi di Indonesia. Menurut Luhut, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menyetujuinya.
"Beliau berminat untuk melakukan investasi di Indonesia, tiga tempat, dan presiden sudah setuju tadi," ujar Luhut usai mendampingi Kim bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (13/12/2019).
Baca Juga
Advertisement
Adapun tiga bidang yang diminati Kim untuk investasi antara lain, pembangkit listrik tenaga air di Kalimantan Utara, bandara, serta transmisi. Meski tak menjelaskan berapa total investasi yang akan ditanam Kim di Indoensia, Luhut meyakini jumlahnya akan sangat besar.
"Cukup besar. Tapi akan sangat besar lah ya. Anda bisa bayangkan," ucap dia.
Jokowi, kata dia, menyambut baik rencana Kim untuk berinvestasi di Indonesia. Bahkan, mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta agar investasi tersebut segera direalisasikan.
"Presiden tadi kasih instruction supaya kita langsung go ahead. Karena presiden sama Jim Yong Kim adalah teman baik," jelas Luhut.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Pengamat Beberkan Jenis Kebijakan yang Ampuh Tarik Investasi
Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagian besar ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Meski demikian, negara tidak bisa terus menerus mengandalkan sektor ini karena daya beli dan pola konsumsi masyarakat berubah dengan cepat dari waktu ke waktu.
Investasi akan menjadi salah satu sektor yang harus digenjot supaya turut menyumbang porsi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jumlah besar. Kebijakan pemerintah juga harus disesuaikan untuk mencapai tujuan itu.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah menyatakan, sinergitas kebijakan ekonomi harus dilakukan untuk mendapat regulasi yang pro pertumbuhan dan investasi.
"Yang saya maksud adalah sinergitas kebijakan moneter, fiskal dan sektor rill," ujar Piter kepada Liputan6.com, Rabu (11/12/2019).
Kebijakan moneter tentu berkaitan dengan pengendalian rupiah hingga suku bunga. Untuk fiskal, alokasi Anggara Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus tepat sasaran.
Sementara dari sektor riil, adanya Omnibuslaw yang sedang dirancang pemerintah merupakan langkah awal yang bagus.
"Omnibuslaw yang merupakan kebijakan sektor riil itu akan memangkas regulasi berbelit dalam bidang usaha, sehingga dapat juga menarik investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Saya kira ini langkah yang sangat baik," ujarnya.
Advertisement
Bisnis Lokal juga Berkembang
Jika kebijakan ini berjalan beriringan, maka bukan hanya investor yang semakin berminat menanamkan modal di Indonesia, tapi pertumbuhan bisnis lokal juga dapat semakin berkembang.
Sementara, saat ini pemerintah sedang mengebut penyelesaian 2 Omnibuslaw sektor ekonomi, yaitu Omnibuslaw Cipta Lapangan Kerja yang digabung dengan Pengembangan UMKM dan Omnibuslaw tentang Fasilitas Perpajakannya. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan pembahasan regulasi bersama DPR akan diadakan Januari 2020 mendatang.
