Liputan6.com, Jakarta - Percepatan proses izin di sektor perikanan tangkap terus dilakukan. Ini dilakukan dalam rangka menjalankan perintah Presiden Joko Widodo untuk menyederhanakan proses perizinan (omni buslaw).
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan saat ini di kementeriannya sedang dilakukan simulasi perizinan. Dari target 1 jam pengurusan izin, KKP baru bisa meringkasnya jadi 1 hari.
"Dari 1 jam yang diinginkan, baru bisa 1 hari dalam waktu 8 jam," kata Edhy di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (13/12/2019).
Baca Juga
Advertisement
Perizinan penangkapan ikan semula dilakukan selama 14 hari. Sehingga bila diproses jadi 8 jam, sudah bisa melakukan berbagai penghematan. Salah satunya ongkos para pelaku memproses izin.
Saat ini pihaknya masih terus berusaha meringkas itu semua jadi satu jam.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Pengecekan Fisik Kapal
Salah satu yang dikeluhkan adalah pengecekan fisik kapal. Kata Edhy, ini bisa dimaksimalkan dengan menghapus proses pengecekan fisik.
"Banyak kapal-kapal yang secara data ada di kita, ngapain lagi di cek lagi. Kecuali ada masalah," lanjut Edhy.
Edhy ingin memberikan kepercayaan kepada masyarakat dalam tahap ini. Tetapi ini bukan berarti KKP melonggarkan perizinan kata Edhy. Namun bisa dilihat dari manfaat lainnya yakni menghemat biaya operasi nelayan.
"Kapalnya juga bukan kapal yang baru, jadi kita kasih kepercayaan kepada mereka," kata Edhy mengakhiri.
Reporter: Anisyah Al Faqir
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
