Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, akan menghapus ujian nasional (UN) di tahun 2021.
Ketua PB PGRI Didi Suprijadi mengatakan, sebenarnya dari hasil survei yang dilakukan pihaknya tahun 2012, bahwa 70 persen guru setuju ujian nasional dihapus.
Advertisement
"Urusan setuju tidak setuju kami dari PGRI, sudah kecil-kecilan mengadakan survei. Hampir seluruh guru 70 persen, diubah atau dihapus. Riset ini tahun 2012. Kepala Sekolah juga begitu 71 persen, begitu juga pengawas juga mengatakan seperti itu," kata Didi dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta, Sabtu (14/12/2019).
Menurut dia, survei ini pernah disampaikan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Riset tahun 2012 ini sudah disampaikan, waktu zamannya Pak SBY. Tapi, angin lalu juga," jelas Didi.
Menurut dia, penerapan ujian nasional ini bagi guru sebenarnya susah-susah gampang. Karena banyak variabel yang harus diperhatikan.
"Ada prinsip di situ, tanggung jawab, akuntabel," tegas Didi.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
UN Tak Digunakan di Universitas
Di tempat yang sama, CEO Aku Pintar yang juga representasi anak milenial, Lutvianto Pebri Handoko, memandang UN itu hanya berada ditahap melihat nilai semata. Di universitas hal tersebut tidak digunakan, lantaran harus menggunakan nilai di SNMPTN.
Bahkan, masih ada paradigma, anak pintar itu jika nilai matematika atau fisikanya tinggi. Bukan yang ahli di bidang olahraga atau seni budaya.
"Masuk universitas, itu enggak dipakai lagi. Anak pintar itu ketika matematika 100, fisika 100. Padahal skill di karate atau nyanyi itu bagus," pungkasnya.
Advertisement
