Liputan6.com, Jakarta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan jika kekuatan besar ekonomi Papua hanya mampu dibangkitkan dengan penanaman modal di sana.
Dirinya menilai, otonomi khusus saja tidak cukup untuk membangunkan "raksasa tidur" dari Timur ini. "Banyak yang mengatakan Papua itu raksasa yang sedang tidur. Otonomi khusus saja tidak cukup untuk membangunkan raksasa tidur," ujar Bahlil, sebagaimana dikutip dari keterangan resmi, Selasa (17/12/2019).
Advertisement
Potensi investasi Papua sangat besar terutama dalam hilirisasi dan pariwisata. "Kita punya potensi PLTA 23.000 MW. Kalau kita bangun, ini sanggup untuk mensuplai kebutuhan hilirisasi nikel dan ore, baik dari Australia dan Filipina, maupun dari daerah lain," imbuh dia.
Lebih lanjut, dikatakan bahwa biaya produksi nantinya akan sangat efisien sebab biaya energi yang bersumber dari PLTA akan jauh lebih murah.
Sementara itu, untuk mengembangkan pariwisata di Raja Ampat, pihaknya akan mendatangkan investor untuk membangun hotel berbintang empat di wilayah ini. "Kalau ada hotel, tentu akan mendatangkan kunjungan dari wisatawan lebih banyak lagi,” jelasnya.
Selain itu, Bahlil mengatakan bahwa pihaknya juga akan mendatangkan investasi perkebunan Pala sebesar Rp 2 triliun di Fak-Fak. Oleh karenanya, dirinya meminta Bupati Fak-Fak untuk segera menyiapkan lahan terkait hal itu.
Sebagai informasi, Papua Development Summit 2019 diadakan di Jakarta pada Selasa (17/12/2019) pagi tadi. Acara ini menghadirkan sejumah narasumber yaitu Kepala BKPM, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat John Wempi Wetipo, Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Bappenas Oktorialdi, dan Gubernur Papua Barat Dominggus Madacan.
BKPM Ajak Swasta Bangun Sistem Informasi Pertanahan
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan penawaran proyek Sistem Informasi Pertanahan (SIP) modern kepada swasta melalui market sounding. Proyek ini diprediksi akan menelan biaya sebesar Rp 7,3 triliun.
Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM, Ikmal Lukman menyebutkan bahwa proyek dilakukan dengan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Baca Juga
"Layanan pertanahan yang terintegrasi secara digital dalam bentuk Proyek KPBU Sistem Informasi Pertanahan (SIP) Modern ini diyakini dapat meningkatkan kemudahan pengurusan dalam bidang pertanahan, tidak hanya kepada masyarakat umum tetapi juga kepada para pelaku usaha," kata dia, di Kantor BKPM, Jakarta, Selasa (17/12/2019).
Proyek tersebut akan menjadi terobosan dalam perbaikan kemudahan berusaha atau EODB, khususnya pada aspek pendaftaran properti (registering property) atau bidang pertanahan lainnya yang merupakan salah satu indikator penilaian EODB yang dilakukan oleh Bank Dunia.
"Kami sangat mendukung Kementerian ATR/BPN yang akan mengembangkan Sistem Informasi Pertanahan (SIP) Modern sebagai bentuk reformasi layanan terhadap masyarakat dalam bidang pertanahan," ujarnya.
Advertisement
