Liputan6.com, Jakarta - Direktur Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Syarifuddin mengatakan, evaluasi APBD DKI Jakarta 2020 sudah di atas 50 persen. Evaluasi ditargetkan selesai sebelum tutup tahun.
"Kalau bicara sudah berapa jauh, paling enggak minimal sudah di atas 50 persen lah," kata Syarifuddin kepada merdeka.com, Kamis (19/12/2019).
Advertisement
Syarifuddin menjamin tenggat bagi Kemendagri, khususnya Bina Keuangan Daerah mengevaluasi APBD DKI tidak akan molor. Kendati menurutnya, pengajuan anggaran untuk ibu kota sangat kompleks. Terlebih, berkas yang diajukan DKI sangat tebal.
Dari ribuan kegiatan anggaran, Syarifuddin mengaku ada sejumlah catatan, namun untuk saat ini belum bisa untuk dipublikasikan. Umumnya, kata dia, catatan dari Kemendagri perubahan nomenklatur soal kegiatan anggaran.
Disinggung ada tidaknya kegiatan anggaran DKI yang ditolak, Syarifuddin menjawab secara normatif tanpa merujuk ke APBD DKI.
"Pengalaman kami tiap daerah ada, hanya soal sedikit banyaknya," ujarnya.
Syarifuddin mengaku berkas APBD DKI Jakarta diterimanya Kamis (12/12/2019). Dari waktu tersebut, Kemendagri memiliki 10 hari kerja untuk evaluasi dan menyerahkan evaluasi tersebut ke Pemprov DKI.
Rp 87,95 Triliun
DPRD DKI Jakarta bersama Pemprov DKI Jakarta sebelumnya telah mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020 sebesar Rp 87,95 triliun.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Achmad Yani menyatakan pembahasan Raperda APBD DKI 2020 diawali dengan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2020.
"Jadi total APBD DKI 2020 sebesar Rp87,95 triliun," kata Yani di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (11/12/2019).
Dia merinci APBD DKI 2020 senilai Rp87,95 triliun dengan Pendapatan Daerah sebesar Rp82,19 triliun. Lalu Belanja Daerah sebesar Rp79,61 triliun. Dan surplus anggaran sebesar Rp2,58 triliun.
Reporter: Yunita Amalia
Advertisement
