Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Urusan Kemanusiaan PBB menyerukan kepada Dewan Keamanan untuk mengizinkan perpanjangan operasi bantuan lintas-perbatasan ke Suriah selama satu tahun lagi. PBB juga memperingatkan bahwa tanpa operasi itu "tidak ada rencana B" untuk menjangkau jutaan warga sipil yang rentan.
"Operasi-operasi lintas perbatasan menyediakan bantuan yang menjangkau mereka yang membutuhkan," ujar Mark Lowcock pada Presiden Dewan Keamanan PBB, yang juga Duta Besar Amerika Untuk PBB Kelly Craft, dalam surat tertanggal 17 Desember. Demikian dikutip dari VOA Indonesia, Kamis (19/12/2019).
Advertisement
"PBB tidak memiliki cara alternatif lain untuk menjangkau 2,7 juta orang yang membutuhkan di bagian barat laut Suriah," tambahnya.
Lowcock mengatakan 1,3 juta orang lainnya di bagian timur laut telah menerima bantuan kemanusiaan melalui perbatasan dengan Irak. Secara keseluruhan ada sekitar 4 juta dari 11,7 juta orang di Suriah yang membutuhkan bantuan kemanusiaan; dan mereka dijangkau dari empat titik persimpangan dari Turki, Irak dan Yordania.
"Tanpa operasi lintas perbatasan, bantuan yang mendukung jutaan warga sipil ini akan segera berakhir," tulisnya.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Banyak Perbatasan yang Harus Dilalui
Duta Besar Rusia Untuk PBB Vassily Nebenzia, Rabu (18/12), mengatakan seruan yang terus menerus disampaikan PBB untuk menggunakan empat titik penyeberangan dan dukungan pada satu titik penyebrangan lain yang diusulkan Turki, tidak mencerminkan “kenyataan.”
“Kita harus menyadari bahwa banyak hal yang berubah,” ujar Nebenzia kepada wartawan. “Posisi kita justru mengurangi lintas-perbatasan, kita seharusnya hanya membuka titik yang benar-benar dibutuhkan untuk menjangkau orang-orang yang tidak bisa dijangkau dengan cara lain.”
Rusia lebih memilih agar dua titik penyeberangan di perbatasan dengan Irak dan Yordania ditutup, dan operasi bantuan lintas-perbatasan diperbarui setiap enam bulan, bukan 12 bulan.
Dalam pemungutan suara pada Desember 2018 untuk melanjutkan mekanisme lintas-perbatasan selama satu tahun lagi, Rusia dan China abstain.
Advertisement
