Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan kursus pranikah berguna untuk mencegah lahirnya keluarga miskin baru. Lebih dari itu, kebijakannya pun diklaim bisa menjadi salah satu cara menekan angka stunting pada bayi.
Saat ini angka keluarga miskin sebanyak 57 juta keluarga. Dari angka tersebut, 94,4 persen dalam kategori sangat miskin. Jika tidak dicegah dengan kebijakan strategis, ia menyebut angka ini bisa terus bertambah.
Advertisement
Kebijakan pranikah yang sempat menuai polemik, ia klaim tidak melulu soal reproduksi saja. Di dalamnya akan diberi pembekalan mengenai membangun perekonomian bagi masyarakat yang akan membina rumah tangga.
"Konyolnya ini kalau yang miskin cari jodoh yang miskin juga kemudian menciptakan keluarga miskin baru. Dan itu di lapangan sudah terbukti. Jarang orang kaya cari menantu dari orang miskin. Atau yang miskin cari yang kaya tidak mungkin," ucap dia di Bandung, Sabtu (21/12/2019).
"Ini harus dipotong, kalau tidak dipotong akan menggila ini jumlahnya keluarga miskin," ia melanjutkan.
Muhadjir mengatakan setiap tahunnya ada 2,5 juta perkawinan di Indonesia, sebanyak 250 ribu merupakan pasangan yang mulai berkeluarga. Melalui kursus pranikah, mereka akan dianalisa semua hal, termasuk peluang dari segi ekonomi dengan diberikan pelatihan keterampilan hingga kartu prakerja dan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR).
"Kalau nanti ada pasangan yang punya potensi miskin itu, belum memiliki keterampilan, keahlian, maka dia bisa mendapatkan fasilitas namanya kartu pra kerja khusus calon pengantin," terang dia.
"Kemudian untuk calon pengantin yang belum memiliki penghasilan tetap, maka didorong menjadi wiraswasta. Kemudian dapat akses KUR khusus pengantin," katanya.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Tidak Mempersulit
Berdasarkan hal itu, ia menyanggah sangkaan bahwa pemerintah mempersulit pasangan yang akan memulai rumah tangga.
"Justru kita memperlancar. Paling tidak memastikan mereka tidak akan salah dalam membangun keluarga itu," imbuhnya.
Selain itu, kebijakannya ini dianggap bisa menekan angka stunting yang saat ini mencapai 27,4 persen. Pasalnya, dalam pranikah calon pasangan suami istri akan diberi pemahaman menjaga kesehatan alat reproduksi dan bisa memenuhi gizi calon bayi ketika sang istri hamil.
Menurutnya, ini sejalan dengan target Presiden Joko Widodo yang ingin menurunkan angka stunting dari 27,4 persen menjadi 14 persen pada tahun 2024. "Calon rumah tangga baru harus diberi bekal, bukan hanya keagamaan tapi tentang kesehatan reproduksi menghindari generasi yang hilang ya. Itu begitu anak stunting," pungkasnya.
Reporter: Aksara Bebey
Sumber: Merdeka
Advertisement
