Liputan6.com, Jakarta - VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fajriyah Usman menyatakan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memiliki dua jabatan di Pertamina berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina, Senin (23/12/2019).
Fajriyah berkata, Ahok yang sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Utama kini juga menjadi Komisaris Independen.
"Mengubah keputusan Kementerian BUMN November, di mana jabatannya Pak Basuki sebelumnya Komut jadi Komut (garis miring) Komisaris Independen," tutur Fajriyah di Gedung Kementerian BUMN.
Baca Juga
Advertisement
Sebagai informasi, November lalu, Pertamina menggelar RUPSLB dan secara resmi menunjuk Ahok menjadi Komut Pertamina.
Fajriyah menambahkan, Pertamina juga mencopot Suahazil Nazara, Komisaris Pertamina sekaligus Wakil Menteri Keuangan dan akan digantikan dengan Isa Rachmatawarta, Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu.
Fajriyah menanggapi, rangkap jabatan di Pertamina tersebut wajar dan sudah biasa.
"Enggak apa-apa. Semua juga bisa rangkap begitu. Jadi, itu ada dua. Keputusan pemegang saham," katanya.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Jokowi Beri Tugas Khusus ke Ahok, Apa Itu?
Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Dirut Pertamina Nicke Widyawati untuk mengawal pembangunan kilang minyak.
Jokowi telah menyampaikan hal tersebut saat bertemu Ahok dan Nicke di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 9 Desember 2019.
"Juga pembangunan kilang minyak, harus. Udah 34 tahun enggak bisa bangun, kebangetan. Saya suruh kawal betul dan ikuti terus progresnya," ujar Jokowi di Hotel Mulia Jakarta, Selasa (10/12/2019).
Selain itu, dia memerintahkan keduanya untuk menurunkan impor minyak dan gas. Jokowi ingin impor migas dikurangi sehingga dapat menyelesaikan masalah defisit transaksi berjalan.
"Saya ingin urusan yang berkaitan dengan defisit transaksi berjalan, defisit neraca perdagangan kita bisa diturunkan kalau impor migas bisa dikendalikan dengan baik. Intinya mereka menyanggupi," jelasnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga meminta Ahok dan Nicke mengawal program Biodiesel 30 (B30) sebagai bahan bakar campuran BBM solar. Menurut Jokowi, B30 akan dilaksanakan mulai Januari 2020.
"Dilaksanakan Januari awal juga agar betul-betul dilaksanakan dan dikawal, sehingga bisa menurunkan impor minyak," ucap Jokowi.
Advertisement
