Mahfud Md Bantah Beda Sikap dengan Moeldoko Soal Etnis Uighur di China

Mahfud mengatakan pemerintah tidak mau mengintervensi karena menganggap soal etnis Uighur adalah urusan pemerintah China.

oleh Luqman Rimadi diperbarui 25 Des 2019, 11:17 WIB
Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD memberikan keterangan terkait kerusuhan Papua dalam acara di Jakarta, Jumat (23/8/2019). Gerakan Suluh Kebangsaan mengimbau seluruh elemen masyarakat menahan diri dan berpartisipasi aktif dalam menciptakan suasana kondusif di Papua. (merdeka.com/Imam Buhori)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membantah isu adanya keretakan di dalam menyikapi nasib etnis Uighur di Xinjiang, China. 

Dalam cuitan media sosial Twitter @mohmahfudmd, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengatakan isu keretakan muncul antara dirinya dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko karena perbedaan pernyataan (statement) diplomasi untuk China terkait etnis Uighur. Dia menegaskan, antara dirinya dan Moeldoko mempunyai sikap yang sama. 

"Omong kosong tentang kabinet retak karena perbedaan statement Mahfud Md dan Moeldoko soal Uighur. Pernyataan kami malah sinkron kok dibilang retak," cuit Mahfud.

Menurut Mahfud, Moeldoko mengatakan jika pemerintah Republik Indonesia tidak akan mengintervensi dalam urusan etnis Uighur. Sementara Mahfud mengatakan pemerintah melakukan diplomasi lunak.

"Dimana pertentangannya? Saya mengatakan diplomasi lunak justru karena tidak mau intervensi. Klop, kan?" cuit Mahfud dalam Twitternya.

Mahfud mengatakan pemerintah tidak mau mengintervensi karena menganggap soal etnis Uighur adalah urusan pemerintah China. Ia menambahkan fakta bahwa Indonesia memang memiliki hubungan diplomatik dengan China.

"Maka diplomasi dilakukan lunak saja," ujar Mahfud.

Dia mengaku telah melakukan diplomasi lunak ke pemerintah China dengan cara meminta penjelasan kepada Duta Besar China untuk Indonesia untuk Indonesia, Xiao Qian, secara tertutup di kantornya pada 5 Desember lalu.

"Saya undang Dubes China ke Kantor Menko Polhukam dan menyatakan bahwa situasi Uighur mengusik sebagian orang Islam di Indonesia," ujar Mahfud.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:


Tidak Intervensi

Seorang demonstran memegang kertas bertuliskan dukungan untuk Uighur dan perjuangan mereka terhadap hak azasi manusia di Hong Kong, Minggu (22/12/2019). Demonstran memprotes kebijakan China terkait minoritas Uighur. (AP Photo/Lee Jin-man)

Mahfud menantang pihak yang beropini soal keretakan di Kabinet Indonesia Maju untuk membuktikan adanya pertentangan di antara pernyataannya dan pernyataan Kepala Staf Kepresidenan.

"Coba, dimana pertentangan keterangan saya dengan Moeldoko. Kan sama-sama bersikap tidak akan intervensi,” ucap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

“Ibaratnya, kalau saya dan Pak Moeldoko hadir ke sidang kabinet ya sama-sama hadir tapi Pak Moeldoko lewat pintu sebelah barat sedang saya lewat pintu sebelah timur," Mahfud Md menandaskan.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya