Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berinisiatif mengajak pihak swasta untuk ikut dalam program pembangunan perumahan melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Direktur Jenderal Pembiayaan lnfrastruktur Kementerian PUPR Eko Djoeli Heripoerwanto mengatakan, hingga saat ini belum ada swasta yang menyampaikan ketertarikan untuk ikut serta dalam program KPBU penyediaan perumahan ini.
"Terus terang saja sampai dengan saat ini kita belum dapat minat dari pihak swasta, apakah tu dari developer apakah investor perumahan," kata Eko di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (26/12/2019).
Dia meneruskan, saat ini sebenarnya suda ada satu proyek KPBU penyediaan perumahan yang tengah berjalan. Namun itu diinisiasi oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Bandung yang lahan tanahnya juga dimiliki pemerintah setempat.
Baca Juga
Advertisement
Sebelumnya, Kementerian PUPR juga sempat berinisiatif menggalang kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan yang kini bernama BP Jamsostek dalam program pembangunan rumah untuk buruh. Potensi dana yang akan disediakan BP Jamsostek untuk program ini mencapai sekitar Rp 100 triliun.
Eko menyatakan, pemerintah kini tengah membicarakan potensi pendanaan yang sangat besar tersebut dengan pihak BP Jamsostek.
"Sebagaimana saat ini saya kemukakan bahwa di tahun 2019-2024 ini (KPBU di bidang perumahan) akan menjadi program baru bagi pemerintah. Jadi kami akan insisasikan kembali, hidupkan kembali yang tempo hari yang sudah dirintis (kerjasama pendanaan dengan BP Jamsostek)," tuturnya.
Terkait pemakaian dana tersebut, ia mengemukakan, hal itu jadi wewenang BP Jamsostek selaku pemilik uang.
"Itu kan posisi keuangan mereka (BP Jamsostek). Tapi kita harus bicarakan apakah harus sebesar itu, semuanya atau tidak itu yang tengah kita bicarakan," ujar Eko.ahu
Dia pun berharap, kerjasama pendanaan untuk pembiayaan perumahan dengan BP Jamsostek bisa terlaksana tahun depan. "Kami berharap, itu salah satu sumber (pendanaan)," tandasnya.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Jepang Minat Bangun Perumahan Khusus Milenial di Indonesia
Perusahaan asal Jepang berminat untuk memodali pembangunan perumahan khusus milenial di Indonesia. Kerjasama rencananya dengan menggandeng PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN.
Direktur Finance, Planning and Treasury BTN, Nixon tL. P. Napitupulu mengungkapkan, jika dalam waktu dekat perusahaan asal Negeri Sakura tersebut akan menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait wacana tersebut.
"Mungkin mereka akan ketemu Presiden dalam waktu dekat," kata dia, di Kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2019).
Dia mengaku juga telah melakukan kunjungan ke Jepang untuk menjajaki kerja sama tersebut. Adapun pendanaan yang ingin diberikan untuk perumahan berkonsep smart city yang terintegrasi dengan transportasi umum.
"Dan mungkin yang didorong adalah lebih ke milenial, 25-35 tahun, in the rural. Jadi mereka inginnya di rural area ya. Jadi lebih ke arah kota Jakarta, Surabaya, Bandung," ujarnya.
Spesifikasi harga rumah ini nantinya di atas FLPP sedikit. Dengan besaran Rp 200 juta-Rp 500 juta. Lokasinya akan lebih mendekati perkotaan dengan konsep hunian vertikal.
"Mudah-mudahan ini bisa jadi kenyataan, baru penjajakan, sudah tandatangan non disclosure agreement. Jadi kesepakatan untuk menjaga kerahasiaan data antar institusi. Diharapkan bisa MoU di bulan Desember," ujarnya.
Kendati demikian, dia mengaku belum bisa mengungkap nama calon pemberi modal tersebut. Hanya saja dia memberi bocoran perusahaan tersebut juga merupakan salah satu pemodal dalam proyek pembangunan MRT Jakarta.
"Tapi kurang lebih institusinya juga itu memberikan pinjaman di MRT," tutup dia.
Reporter: Yayu Agustini Rahayu
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
