Liputan6.com, Jakarta - Tahun depan, PT Pertamina (Persero) mendapatkan mandat menyalurkan 26.132.000 kilo liter (KL) bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Rinciannya, 15,31 juta KL untuk solar, 560 ribu KL untuk minyak tanah dan 11 juta untuk premium.
Direktur Utama PT Pertamina Persero Nicke Widyawati mengatakan jumlah yang diterimanya itu lebih kecil dari yang diberikan tahun sebelumnya. Karena itu perlu ada pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran.
"Program kita fokus di 2020 distribusi atau penjualan kepada pihak yang lebih tepat sasaran," kata Nicke di Gedung BPH Migas, Jakarta Selatan, Senin (30/12).
Baca Juga
Advertisement
Seiring upaya mengawasi distribusi BBM bersubsidi, Pertamina membuat sejumlah program pengawasan.
Pertama, melakukan digitalisasi SPBU milik Pertamina. Targetnya, digitalisasi berlangsung pada triwulan pertama tahun 2020 sudah selesai.
Dia memaparkan digitalisasi sudah dilakukan dari hulu di SPBN. Saat ini permintaan atau pembelian BBM harus menggunakan teknologi. Sehingga di beberapa SPBN tidak bisa melakukan pembelian secara manual.
"Nanti mobil tangki masuk ke sana otomatis mendapatkan bensin sesuai dengan order," kata Nicke menjelaskan.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Dipasang GPS
Selain itu, para mobil tangki BBM juga sudah dipasang GPS untuk mengetahui pergerakan arah mobil tersebut.
Tak hanya itu, terdapat CCTV di dalam mobil dan di SPBU tujuan. CCTV dipasang juga untuk mencatat nomor polisi dari tangki BBM.
Sehingga, setiap saat bisa terpantau pergerakan dan transaksi di masing-masing SPBU. Baik itu jumlah BBM sampai jenis mobil yang digunakan.
Tak hanya itu, kegunaan CCTV di SPBU akan langsung terkoneksi dengan samsat. Fungsinya untuk mengetahui pemilik mobil pengangkut BBM
"Ini semua terintegrasi dari storage sampai SPBU," kata Nicke.
Kedua, mendorong seluruh SPBU untuk melakukan transaksi non-tunai. Dalam hal ini, Nicke mengaku sudah berkoordinasi dengan perbankan untuk mendukung program tersebut.
"Kita sudah koordinasi dengan perbankan untuk suppport, seluruh SPBU kita untuk cashless payment," kata dia.
Pertamina juga membuat program layanan call center 135 untuk pengaduan masyarakat. Dia meminta, distribusi BBM bersubsidi ini juga diawasi oleh masyarakat.
Bila melihat atau mengetahui adanya tindak penyalahgunaan BBM bersubsidi, maka publik dipersilakan untuk melaporkan ke call center 135.
Advertisement
Insentif bagi SPBU
Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Fanshurullah Asa menambahkan, Pertamina akan memberikan insentif kepada SPBU ya g melakukan pencatatan nomor polisi menggunakan CCTV dan mesin EDC. Besarannya Rp 5 untuk tiap kali transaksi.
"Ini upaya Pertamina merubah pola SPBU untuk melaksanakan pencatatan nomor polisi," kata Fanshurullah.
Selain untuk mengawasi distribusi BBM bersubsidi, ini memudahkan proses verifikasi bulanan tagihan subsisdi Pertamina kepada Kementerian Keuangan. Sebab yang harus dibayarkan jumlahnya mencapai 95 persen.
Saat ini sudah ada 2.740 CCTV yang terpasang di SPBU. Sementara pencatatan lewat mesin EDC sudah mencapai 2.552 SPBU. Namun dari jumlah tersebut, hasil kerja sama dengan PT Telkom baru mengumpulkan data sebanyak 601 SPBU.
Reporter: Anisyah Al Faqir
Sumber: Merdeka.com
