Liputan6.com, Jakarta - Kasus yang membelit PT Asuransi Jiwasraya cukup menyita perhatian publik beberapa waktu belakangan ini. Alasannya, perusahaan asuransi pelat merah tersebut tidak mampu membayar polis nasabah.
Tak hanya itu, kasus Jiwasraya ini sampai menyeret-nyeret pemerintahan sebelumnya. Sebab, Presiden Jokowi mengatakan jika masalah Jiwasraya sudah ada sejak sepuluh tahun lalu alias sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Advertisement
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pihak-pihak yang terlibat dalam polemik tersebut jangan saling menyalahkan satu sama lain. Yang paling penting, tegas dia, yakni mencari akar masalah Jiwasraya serta menemukan solusinya.
"Yang penting memang dicari kemana uangnya, yang pertama. Lalu kedua, solusinya bagaimana. Kan kasihan ini nasabah-nasabah yang sekian banyak harus kehilangan uangnya," ujar dia saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (30/12/2019).
"Nanti harus dicari solusinya bersama-sama bagaimana kemudian nasabah asuransi Jiwasraya itu terbantu semuanya," imbuh Dasco.
Dia mengatakan, sejauh ini, ada dorongan untuk membentuk pansus Jiwasraya. Meski tidak menjelaskan secara rinci, dia menyebut, ada tiga fraksi yang menginisiasi pansus Jiwasraya.
"Nanti kalau itu kemudian sudah didalami baru kita kemudian tahu, larinya uang kemana dan untuk apa. Jadi sebaiknya, menurut saya, polemik-polemik yang tidak perlu itu sebaiknya tidak usah diungkapkan untuk tidak memanaskan suasana," tandasnya.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Usulan Tiga Fraksi
Sebelumnya, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, ada tiga fraksi yang mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) Jiwasraya. Meskipun demikian dia tidak menyebut secara rinci fraksi mana saja.
"Secara informal mungkin baru dua atau tiga Fraksi," kata dia.
Menurut Dasco, usulan tersebut akan dibahas lebih lanjut pada masa sidang setelah reses. Juga akan dilihat fraksi-fraksi mana saja yang sepakat dengan inisiatif tersebut.
"Nanti kita akan lihat secara formalnya. Pada waktu nanti kita akan masuk setelah selesai reses, dalam rapim kita akan lihat berapa formalnya dan kemudian nanti memang ada rencana, karena Komisi XI di bawah saya, kemudian Komisi VI juga meminta untuk diadakan rapat gabungan untuk itu. Kita akan lihat nanti," ungkapnya.
Reporter: Wilfridus Setu Embu/Merdeka.com
Advertisement
