Liputan6.com, Jakarta - Anggota DPR dari Fraksi Demokrat Mulyadi menegaskan, kasus Jiwasraya harus diselesaikan. Untuk itu, Mulyadi yang termasuk dalam Panja Jiwasraya Komisi III DPR RI mengatakan akan fokus mengawasi proses penegakkan hukum yang saat ini tengah berlangsung di Kejaksaan Agung (Kejagung).
"Kasus ini harus diselesaikan, kami di Komisi III akan mengawasi secara ketat proses penegakkan hukum yang sedang berlangsung," kata Mulyadi melalui keterangan tertulis, Selasa (4/2/2020).
Advertisement
Menurutnya, kasus Jiwasraya bukan sekedar permasalahan pelanggaran hukum biasa. Banyak kejanggalan pengelolaan dana nasabah yang dilakukan oleh jajaran direksi Jiwasraya.
Sebagaimana diketahui, dana nasabah Jiwasraya dipergunakan untuk berinvestasi dalam saham gorengan, yang mana saham tersebut memiliki resiko tinggi kerugian.
Dikarenakan hal tersebut Jiwasraya menderita gagal bayar kepada para nasabah karena kerugian berturut-turut pada bursa saham. Kerugian Jiwasraya ditaksir mencapai angka Rp. 13, 6 triliun.
"Jajaran direksi Jiwasraya seharusnya memahami prinsip prudent atau kehati-hatian dalam mengelola dana, kita akan usut dalangnya dan kepentingannya apa," tutur Mulyadi.
Kedepannya Mulyadi mengatakan Panja Komisi III akan mengadakan rapat bersama Kejagung secara tertutup. Dengan demikian Kejagung bisa menyampaikan secara terperinci berbagai kejanggalan dalam kasus Jiwasraya.
"Kita bentuk panja. Kejagung bisa menyampaikan secara detail, kita dorong meraka untuk tidak ragu dan sungkan menceritakan kejanggalan dalam kasus ini," kata dia.
Kepentingan Publik
Mulyadi menambahkan, kepentingan publik adalah prioritas utama wakil rakyat dalam membantu pemerintah menyelesaikan kasus ini. Mulyadi berkomitmen akan mencari akar permasalahan dan solusi terbaik untuk masyarakat.
"Kepentingan publik kita nomorsatukan, masyarakat tidak perlu khawatir karena sebagai wakil rakyat kami akan memastikan kinerja pemerintah sejalan dengan kepentingan publik, kita akan cari akar permasalahannya dan solusi terbaik," ujar Mulyadi.
Tak hanya itu, Mulyadi juga berupaya agar nasabah Jiwasraya mendapatkan haknya. Ia tidak ingin kasus Jiwasraya menjadi seperti kasus First Travel. Akibatnya, jemaah perjalanan umrah tidak mendapatkan ganti rugi yang seharusnya diterima.
Advertisement
