Cegah Banjir, Anggota TGUPP Anies Minta Pemerintah Pusat Tangkap Hujan

Usulan naturalisasi dan tangkap hujan juga telah disampaikan ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

oleh Liputan6.com diperbarui 05 Jan 2020, 06:52 WIB
Warga dievakuasi menggunakan perahu karet dari salah satu gang di Kawasan Rawajati yang tergenang banjir, Jakarta, Rabu Rabu (1/1/2020). Hujan yang mengguyur Jakarta sejak Selasa sore (31/12/2019) mengakibatkan banjir di sejumlah titik di Jakarta. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Muslim Muin memandang sinis pihak yang mengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait banjir yang melanda Ibu Kota pada Rabu 1 Januari 2020. Menurutnya, pengendalian banjir merupakan tugas pemerintah pusat.

Dalam satu diskusi, Muslim bahkan meminta, pemerintah pusat mengurangi debit air agar tidak terjadi banjir dengan cara menangkap hujan.

"Kurangi debit banjir itu. Tangkap hujannya, tidak hanya di sini, di sana tuh di Puncak, di Bogor, siapa yang bisa tangkap hujan itu? Bukan tugas Pak Anies itu, pemerintah pusat bos. Presiden sama menterinya," kata Muslim, Sabtu 4 Januari 2020.

Menurut Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi Bandung (ITB) itu, jika pemerintah pusat melakukan naturalisasi sungai, maka banjir tidak terjadi.

"Naturalisasi (harus), tangkap hujannya, serapkan dan sisanya baru dibuang ke kali," ucap dia.

Usulan naturalisasi itu diakuinya telah disampaikan ke Anies. Menurutnya, satu-satunya cara Jakarta terbebas dari dampak banjir adalah mengendalikan air dari hulu.

"Saya sudah sampaikan, 'Pak, daerah itu naturalisasi satu-satunya jalan agar Jakarta tidak banjir' sudah disampaikan, dan sudah dilaksanakan," kata Muslim.

Saksikan video pilihan berikut ini:


Korban Tewas

Suasana Jalan Raya Daan Mogot yang terendam banjir di Jakarta, Rabu (1/1/2020). Hujan yang turun saat malam pergantian tahun baru 2019-2020 menyebabkan sejumlah titik jalan terputus di kawasan Grogol terendam banjir. (merdeka.com/Imam Buhori)

Sebelumnya, jumlah korban jiwa akibat banjir dan tanah longsor di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) serta Lebak, Banten terus bertambah.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, hingga Sabtu 4 Januari 2020 pukul 18.00 WIB, korban tewas akibat banjir bandang dan tanah longsor di Jabodetabek dan Lebak bertambah menjadi 60 orang. Sementara dua orang masih dilaporkan hilang.

"Terjadi penambahan jumlah korban meninggal di Kabupaten Lebak," ujar Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi (Kapusdatinkom) BNPB, Agus Wibowo dalam keterangan tertulisnya yang diterima Liputan6.com, Sabtu malam.

Adapun rincian korban tewas akibat banjir dan longsor yakni, Kabupaten Bekasi 1 orang, Kota Bekasi 9 orang, Kabupaten Bogor 16 orang, Kota Bogor 1 orang, Kota Depok 3 orang, Kota Tangerang 1 orang, Kota Tangerang Selatan 4 orang.

Kemudian korban tewas akibat banjir di Jakarta Timur berjumlah 8 orang, Jakarta Barat 4 orang, Jakarta Selatan 1 orang, Jakarta Utara 1 orang, dan Jakarta Pusat 2 orang. Sementara di Kabupaten Lebak 9 orang meninggal dan 2 orang hilang.

Lebih lanjut, jumlah pengungsi banjir dan longsor di wilayah Jabodetabek dan Lebak terus menurun. Saat ini, total pengungsi yang tersisa sebanyak 92.261 jiwa dari 39.102 kepala keluarga (KK).

"Pengungsi di beberapa wilayah mengalami penurunan, karena kembali ke rumahnya masing-masing," tutur Agus.

Dari jumlah tersebut, pengungsi banjir paling banyak berada di Kota Bekasi sebanyak 70.002 jiwa dari 34.047 KK.

 

Reporter: Yunita Amalia

Sumber: Merdeka.com

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya