Liputan6.com, Jakarta - Masyarakat nelayan Natuna keluhkan penurunan hasil tangkapan nelayan pasca berkeliaran kapal asing di perairan Natuna.
Ketua Himpunan Nelayan Indonesia (HNI) Kabupaten Natuna Zaenudin Hamzah mengatakan penurunan tersebut terjadi setelah intensitas Patroli petugas Indonesia berkurang .
"Sebelumnya pendapatan Tangkapan ikan melonjak sampai 25 persen lebih, sekarang kembali ke semula sebelum Ibu Susi menjabat KKP, " kata Zaenudin kepada Liputan6.com, Selasa (07/01/2020)
Ia mengaku belum memahami kebijakan yang di terapkan menteri yang baru sehingga nelayan-nelayan asing dari Vietnam, Thailand dan Malaysia mulai kembali berkeliaran di perairan Natuna meliputi Pulau laut, Subi, Pulau Tiga dan wilayah lainya.
Kapal asing tersebut menggunakan kapal dari 150 GT Kebawah masuknya bahkan masuk 4 Mill dari lepas pantai. Walaupun tidak menyerang nelayan lokal, namun kapal asing telah merebut penghasilan kekayaan laut Natuna tentunya nelayan lokal di rugikan
Sedangkan kapasitas kapal yang digunakan nelayan Natuna kisaran 10 Gras Not (GT) ke bawah dengan alat tangkap sederhana.
Baca Juga
Advertisement
"Saat ini lagi-lagi musim utara puncak, karena kapal-kapal nelayan kita ukurun-ukuran kecil jadi mereka melaut tidak melebihi jarak 12 mil," kata Zaenudin.
Dengan adanya kapal-kapal asing, lanjut Zaenudin, praktik ilegal fishing hingga ratusan ton masih terjadi.
Apalagi di tambah dengan adanya kapal China bersama para penjaga pantainya tetap saja mereka membandel walaupun sudah di kawal ketat oleh TNI dan Coast Guad Indonesia dan PSDKP.
"Akhir-akhir ini kapal-kapal Vietnam sudah di tangkap, " kata dia.
Untuk kapal-kapal China masih tetap ada karena di-backup oleh Coast Guard-nya kadang keluar masuk ke ZEE Indonesia saat patroli lengah.
Menurut dia, yang merugikan bagi nelayan-nelayan Natuna karena kapal-kapal China itu menggunakan alat tangkap trawl yang gandeng dua kapal dengan ukuran sekitar 300 ton.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Nelayan Siap Melaut di Natuna, Ini Syaratnya
Ratusan nelayan berbagai daerah mengaku siap berlayar di perairan Natuna untuk ikut melestarikan sumber daya alam Indonesia. Hal ini ia sampaikan usai bertemu Menko Polhukam Mahfud MD, di kantornya di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
"Kami perwakilan nelayan dari berbagai daerah diundang oleh Bapak Menko Polhukam. Tadi kita bawa sekitar 100 nelayan. Intinya, kami dari nelayan siap bahwasanya Natuna adalah bagian dari NKRI dan kami siap mengisi dan berlayar di Laut Natuna dengan apa yang nanti akan menjadi aturan-aturan yang seperti apa nanti kami siap mengikuti," ujar Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kota Tegal Riswanto di lokasi, Senin (6/1/2019).
Kendati demikian, katanya, pemberangkatan para nelayan ini masih menunggu arahan lebih lanjut. Mengingat, biaya yang dibutuhkan sangat besar dan juga keamanan para nelayan.
Riswanto mengatakan pihaknya dan Kemenko Polhukam akan terlebih dahulu membicarakan teknis keberangkatan ke Natuna. Selain itu, kapasitas kapal akan dibahas lebih lanjut.
"Ya nanti kita hari ini akan membahas masalah teknis, ukuran kapal yang mampu itu ukuran kapal berapa, di atas 150 gitu kah atau berapa. Nanti kan terkait dengan perizinan juga perlu siapkan kan, kalau sekarang, tapi kesiapannya seperti apa, perizinannya belum siap, kita juga seperti apa nggak berani ke sana. Kan kita butuh pengamanan dan perlindungan dari negara juga kalau kita selama operasi di Natuna," bebernya.
"Apakah nanti kita akan berbulan-bulan di sana, karena ini jaraknya jauh ya. Karena kalau kita dari Jawa ke Natuna itu butuh biaya yang tidak sedikit," sambungnya.
Menurutnya, pemberangkatan para nelayan telah direncanakan jauh hari sejak Rizal Ramli masih menjabat menjadi Menko Maritim.
"Namun, ketika itu nggak tahu kenapa, arahan ke sana berhenti. Sekarang ketika kita ada permasalahan ini baru kita kembali untuk diarahkan ke Natuna," pungkasnya.
Reporter: Ronald Chaniago
Advertisement
