Menko Luhut Perintahkan Menteri Edhy Segera Bangun Pangkalan Nelayan di Natuna

Luhut mengaku sudah menugaskan Menteri Edhy untuk segera menyelesaikan proyek pangkalan nelayan di Natuna.

oleh Liputan6.com diperbarui 07 Jan 2020, 15:25 WIB
Presiden Joko Widodo (kanan) bersama Menko Polhukam Luhut Panjaitan (kedua kanan) saat berada di atas kapal perang KRI Imam Bonjol 383 di perairan Natuna, Kepulauan Riau, Kamis (23/6). (Foto: Setpres)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memerintahkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo untuk segera membangun pangkalan nelayan di Natuna. Proyek ini sudah digagas sejak lama. 

"Bertahun-tahun kita siapkan pangkalan nelayan di Natuna, tapi tidak pernah siap, sekarang kita paksa," kata Luhut di Kantor Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Jakarta, Selasa (7/1/2020).

Luhut mengaku sudah menugaskan Menteri Edhy untuk segera menyelesaikan proyek tersebut. Dia ingin tahun ini rencana tempat untuk berlabuh atau relokasi nelayan di pantai utara (pantura) dan sebagian Sumatera Utara dilaksanakan tahun ini.

Pangkalan nelayan di Natuna akan jadi tempat layak untuk dihuni nelayan relokasi dari utara Pulau Jawa. Sehingga nelayan bisa melaut ke wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE). "Sekarang itu kita benahin dan kita butuh tender," ujar Luhut.

Politikus senior Partai Golkar ini menambahkan, rencana ini bakal dipercepat. Mengingat belakangan kapal ikan China masuk ke ZEE Indonesia.

"Dengan ada yang sekarang (kapal China di kawasan ZEE) kita percepat lagi. Pak Edhy saya lihat lebih cepat dengan yang ini," katanya mengakhiri.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


Kapal Asing Masih Berkeliaran di Natuna, Nelayan Lokal Enggan Melaut

Kapal KRI pun menambah kecepatan kapal 16 knot. Beberapa kali kapal China itu diperingatkan melalui kontak radio dan pengeras suara.

Masyarakat nelayan Natuna mengeluhkan penurunan hasil tangkapan nelayan usai berkeliaran kapal asing di perairan Natuna.

Ketua Himpunan Nelayan Indonesia (HNI) Kabupaten Natuna Zaenudin Hamzah mengatakan penurunan tersebut terjadi setelah intensitas patroli petugas Indonesia berkurang .

"Sebelumnya pendapatan tangkapan ikan melonjak sampai 25 persen lebih, sekarang kembali ke semula sebelum Ibu Susi menjabat di KKP, " kata Zaenudin kepada Liputan6.com, Selasa (07/01/2020)

Ia mengaku belum memahami kebijakan yang diterapkan menteri yang baru, sehingga nelayan-nelayan asing dari Vietnam, Thailand dan Malaysia mulai kembali berkeliaran di perairan Natuna, meliputi Pulau Laut, Subi, Pulau Tiga dan wilayah lainya.

Kapal asing tersebut menggunakan kapal dari 150 GT ke bawah masuknya, bahkan masuk 4 mile dari lepas pantai. Walaupun tidak menyerang nelayan lokal, kapal asing telah merebut penghasilan kekayaan laut Natuna. Nelayan lokal pun merasa dirugikan

Sedangkan kapasitas kapal yang digunakan nelayan Natuna berkisar 10 Gras Not (GT) ke bawah dengan alat tangkap sederhana. 

"Saat ini lagi-lagi musim utara puncak, karena kapal-kapal nelayan kita ukurun-ukuran kecil, jadi mereka melaut tidak melebihi jarak 12 mil," kata Zaenudin.

Dengan adanya kapal-kapal asing, ucap Zaenudin, praktik ilegal fishing hingga ratusan ton masih terjadi.

Apalagi ditambah dengan adanya kapal China bersama para penjaga pantainya, tetap saja mereka membandel, walaupun sudah dikawal ketat oleh TNI dan Coast Guad Indonesia dan PSDKP.

"Akhir-akhir ini kapal-kapal Vietnam sudah ditangkap," kata dia.

Namun, kapal-kapal China masih tetap ada karena di-backup oleh coast guard-nya dan kadang keluar masuk ke ZEE Indonesia saat patroli lengah.

Menurut dia, yang merugikan bagi nelayan-nelayan Natuna karena kapal-kapal China itu menggunakan alat tangkap trawl yang menggandeng dua kapal dengan ukuran sekitar 300 ton.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya