Erick Thohir Bakal Bentuk Kluster BUMN Manufaktur

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada 10 Desember. Dalam peraturan tersebut tertulis, struktur organisasi yang sebelumnya Menteri tidak memiliki Wakil Menteri kini tercantum pada pasal 2 ayat (2).

Dan Wakil Menteri menurut Perpres bertugas untuk membantu Menteri dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan kementerian. Membantu Menteri dalam mengkordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau eselon I di lingkungan kementerian.

"Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin kementerian," bunyi Pasal 3.

Kemudian Jokowi juga kali ini memangkas beberapa deputi yang ada di BUMN. Sebelumnya pada Perpres No 41 Tahun 2017, memiliki 7 deputi pada pasal 4 yaitu :

a. Sekretariat Kementerian;

b. Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi;

c. Deputi Bidang Usaha Energi, Iogistik, Kawasan,dan Pariwisata;

d. Deputi Bidang Usaha Pertambangan, IndustriStrategis, dan Media;

e. Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana danPrasarana Perhubungan

f. Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Suwei, dan Konsultan;

g. Deputi Bidang Restrukturisasi danPengembangan Usaha;

h. Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis 

Kini dalam Perpes tersebut hanya memiliki 3 Deputi.

a. Wakil Menteri I;

b. Wakil Menteri II;

c. Sekretariat Kementerian;

d. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan;

e. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi;

f. Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko;

g. Staf Ahli Bidang Implementasi Kebijakan Strategis;

h. Staf Ahli Bidang Industri;

i. Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.