Liputan6.com, Jakarta - Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI menegaskan tidak akan ada negosiasi dengan China terkait masuknya kapal mereka ke perairan Natuna, Kepulauan Riau. Akan tetapi Bakamla tak ingin pula membuat China malu karena dipukul mundur.
"Kami tidak akan menegosiasi garis batas negara. Tapi begini, kita jangan membuat mereka malu mundur. Makanya kemarin saya sampaikan kita harus ngerti perilakunya," kata Kepala Badan Keamanan Laut (Kabakamla) Laksdya Achmad Taufiqoerrochman, usai Rakorsus Pengamanan Laut di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (7/1).
Taufiq menjelaskan, China memiliki masalah dalam negeri di masa lalu pada 1947. Di mana China Taiwan menjadi pihak yang mengusulkan nine dash line. Namun, China sekarang begitu saja melepaskan klaim atas Natuna, sehingga seperti mempermalukan diri sendiri.
"Tahun 1947 oleh China Taiwan, kalau sekarang China menarik itu masalahnya 'ternyata loe lebih lemah dari Taiwan'. itu mana mungkin kan? Taiwan harus independen bagaimana selalu bekerjasama dengan menlu tidak ada yang dipermalukan. Kita tidak dalam keadaan konflik, tidak ada ekskalasi untuk perang. Bakamla ini institusi operasional yang akan selalu bekerja berdasarkan aturan pelibatan," katanya.
Baca Juga
Advertisement
Oleh karena itu, Taufiq menilai butuh langkah strategis dalam menyelesaikan konflik ini dengan jalur diplomasi pemerintah.
"Diplomasi tanpa kekuatan juga tak bagus. Kekuatan tanpa diplomasi juga tak jelas. Makanya bagaimana kita memanage itu. Makanya saya selalu tiap pagi laporan ke Menlu, situasi begini. Beliau yang akan menganalisis," tegasnya.
"Dalam hal ini Presiden, ke satuan operasional. Nah semangatnya adalah mencegah terjadinya konflik. Makanya beliau bilang tak ada kompromi masalah kedaulatan di sana. Tak ada diskusi. Tetapi lakukan tindakan terukur. Nah terukur ini jangan terjadi miss kalkulasi, yang akan menjadi eskalasi tak ada kendali, yang justru akan menggangu hubungan baik kedua negara," jelasnya.
Oleh sebab itu, Taufiq tak ingin asal melakukan penangkapan terhadap warga China yang berada di Natuna. Namun, masih menunggu hasil yang pasti atas sengketa ini.
" Jadi begini, walaupun secara formal kita tak melakukan itu, tapi faktanya dia punya klaim di situ dan beririsan dengan kita. Jadi kalau sekarang gini kira-kira, kemungkinan orang China nih, kita bilang China melanggar itu kan. Orang China bilang Indonesia yang melanggar di situ. Kira-kira begitu," pungkasnya.
Reporter: Ronald Chaniago
Sumber: Merdeka.com
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Terkait Natuna, Menko Luhut: Indonesia Tak Tukar Kedaulatan dengan Investasi
Hubungan Indonesia dengan China memanas akibat klaim negara tirai bambu tersebut terhadap perairan Natuna. Pemerintah pun bertekad mempertahankan kedaulatan Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, pemerintah tidak akan menukar kedaulatan dengan investasi yang ditanamkan China di Indonesia.
"Orang ribut soal China Sea, enggak mungkin kita tukar kedaulatan dengan investasi," kata Luhut, di Gedung BPPT, Jakarta, Selasa (7/1/2020).
Menurut Luhut, meski Pemerintah Indonesia bertekad mempertahan kedaulatannya di Natuna dan Laut China Selatan, tetapi pemerintah tetap mengurai masalah tersebut dengan kepala dingin.
"Tapi apa kita harus berkelahi? Kan enggak juga," tuturnya.
Luhut mengaku sudah membicarakan untuk memperkuat Badan Keamanan Laut (Bakamla) dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, serta membahas Zona Ekonomi Eksekutif (ZEE) dalam rancangan Undng-Undang Omnibuslaw.
"Sekarang Pak Mahfud dengan saya kerja sama omnibus law Bakamla di daerah ZEE," tandasnya.
Advertisement
Soal Natuna, Luhut: Tidak Ada Keinginan China untuk Berkelahi
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa China tidak bermaksud untuk berkonflik dengan Indonesia, meski kapal coast guard-nya berlayar di perairan laut Natuna. Menurut dia, China telah mengurangi jumlah nelayannya yang masuk ke Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.
"Mereka sudah mengurangi jumlah nelayan mereka juga yang datang ke sana. Kita harus apresiasi juga. Jadi tidak ada keinginan mereka untuk berkelahi soal itu. Kalau ada pelanggaran itu pasti ada saja," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 6 Januari 2020.
Luhut meminta agar semua pihak tak menuding pemerintah menjual kedaulatan Indonesia terkait keberadaan kapal China di perairan Natuna. Dia menjelaskan bahwa perairan yang diterobos coast guard China di wilayah ZEE Indonesia itu bukan terkait kedaulatan, melainkan ekonomi.
"Jadi sekali lagi saya ingin garisbawahi. Tidak ada keinginan pemerintah untuk meng-exercise mengenai kami berunding mengenai batas wilayah kita. Enggak ada. Itu supaya jelas dulu," jelasnya.
Pemerintah, kata dia, telah melakukan langkah tegas terhadap kapal China yang menangkap ikan di wilayah ZEE Indonesia. Setidaknya, sudah ada enam kapal asing yang ditangkap.
"Ada yang ditangkap enam (kapal asing)," ucap Luhut.
