Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (8/1/2020). Kunjungan Jokowi tersebut pascakapal coast guard milik China berlayar di perainan laut Natuna.
Berdasarkan keterangan resmi dari Biro Pers, Media, dan Sekretariat Presiden, Jokowi beserta rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, sekitar pukul 07.35 WIB. Jokowi menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.
Advertisement
Setibanya di Pangkalan TNI AU Raden Sadjad, Kabupaten Natuna, mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan langsung menuju Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa. Disana, dia direncanakan bertemu meninjau jajar kapan dan bertemu dengan ratusan nelayan.
Kemudian, Jokowi menuju Kantor Bupati Kabupaten Natuna untuk menyerahkan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat. Usai acara, Kepala Negara akan menuju Pangkalan TNI AU Raden Sadjad untuk kemudian lepas landas kembali ke Jakarta.
Dalam kunjungan kali ini, Jokowi didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, hingga Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Ada pula Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra.
Saksikan video di bawah ini:
Tak Ada Tawar Menawar soal Kedaulatan
Sebelumnya, Jokowi telah angkat bicara soal klaim China di perairan laut Natuna. Dia menegaskan bahwa tidak ada tawar menawar, apalagi menyangkut masalah kedaulatan Indonesia.
"Tidak ada yang namanya tawar menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita," tegas Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta, Senin (6/1/2020).
Hal itu disampaikan Jokowi di depan para menteri Kabinet Indonesia Maju serta pimpinan lembaga tinggi negara. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu setuju dengan apa yang disampaikan menterinya terkait klaim sepihak China tersebut.
Baru-baru ini, kapal ikan China masuk ke ZEE Indonesia. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan menolak klaim China atau Tiongkok terhadap wilayah Natuna.
Indonesia tidak pernah akan mengakui nine dash line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama UNCLOS 1982," tutur Retno Marsudi usai rapat koordinasi terbatas di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat 3 Januari 2020.
Dia menuturkan, dalam rapat tersebut, dipastikan bahwa kapal-kapal China telah melakukan pelanggaran-pelanggaran di wilayah ZEE Indonesia. Retno mengatakan pemerintah juga menyepakati adanya peningkatan patroli di wilayah Natuna.
"Dari rapat tadi juga disepakati beberapa intensifikasi patroli di wilayah tersebut dan juga kegiatan-kegiatan perikanan yang merupakan hak bagi Indonesia untuk mengembangkannya di Perairan Natuna," pungkasnya.
Advertisement
