Mahfud Md Sebut OTT Bupati Sidoarjo Bukti Dewan Pengawas Tak Hambat Kerja KPK

Liputan6.com, Jakarta - Bupati Sidoarjo Saiful Ilah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini dinilai bahwa kekhawatiran publik terhadap Undang-undang KPK yang baru tidak terbukti.

"Menurut saya bagus. Berarti tidak ada yang berubah drastis dari berlakunya undang-undang itu. Saya dulu termasuk yang tidak mendukung revisi undang-undang itu dulu, tetapi ketika itu dibicarakan secara kenegaraan dan ternyata diundangkan, ya kita harus bekerja berdasar proses-proses yang secara kenegaraan itu," kata Menko Polhukam Mahfud Md di kantornya, Jakarta, Rabu (8/1/2020).

Dia juga menuturkan, dengan OTT tersebut membuktikan sejauh ini kinerja Dewan Pengawas tidak menghambat kerja KPK.

"Dulu yang dikhawatirkan orang kan KPK tidak bisa lagi melakukan OTT karena di undang-undang tersebut disebut harus dengan izin dewan pengawas. Nah nanti itu bisa bocor, ini ternyata tidak kan. Artinya bisa OTT dan Dewan Pengawasnya bisa cepat memberi persetujuan dan tidak bocor, sehingga OTT tetap jalan," ungkap Mahfud.

Dia tak setuju anggapan yang menyebut OTT saat ini merupakan sisa kasus yang dulu. Namun begitu, bukan tidak mungkin kasus ini sudah diselidiki sejak lama.

Kendati demikian, Mahfud menegaskan, keberadaan Dewan Pengawas yang ditetapkan melalui UU KPK yang baru, tak membuat kinerja lembaga antirasuah ini melempem. Operasi tangkap tangan terbukti tetap berjalan dengan baik.

"Kebijakan boleh OTT itu sejak 19 Desember sepenuhnya kewenangan Dewan Pengawas, dan ternyata ini adalah OTT yang tidak bocor dan bisa dilakukan. Berarti tidak ada, minimal sampai hari ini sudah mulai terlihat ada tanda bahwa Dewan Pengawas ini akan proporsional bekerja, sehingga OTT jika diperlukan bisa dilakukan," pungkasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: