Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan, pembebasan lahan di wilayah yang akan dibangun proyek sodetan Sungai Ciliwung ke Banjir Kanal Timur sudah selesai dibicarakan dengan warga pada akhir Desember. Saat ini, sudah mulai fase appraisal atau taksiran nilai properti.
"Sekarang kita mulai fase untuk appraisal, sesudah appraisal itu kemudian transaksi untuk tanahnya. Dengan itu udah tuntas, nanti insyallah PUPR bisa langsung memberikan pembayaran, kemudian mulai penggarapan," kata Anies di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020).
Advertisement
Anies menargetkan, Januari transaksi ganti rugi untuk masyarakat akan diberikan. Hal tersebut kata dia akan dilakukan oleh Kementerian PUPR.
"Insyaallah Januari ini bisa diselesaikan transaksinya. Karena transaksinya antara kementerian PUPR dan masyarakat," ungkap Anies.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera menyelesaikan proyek sodetan Sungai Ciliwung ke Banjir Kanal Timur (BKT).
Hal ini disampaikan Jokowi dalam rapat koordinasi penanganan banjir di wilayah Jabodetabek bersama sejumlah kepala daerah, termasuk Anies.
"Yang berkaitan dengan Jakarta, saya minta yang sodetan Ciliwung menuju ke BKT itu juga tahun ini bisa dirampungkan," kata Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (8/1/2020).
Namun, Jokowi mengingatkan Anies untuk terlebih dahulu menyelesaikan pembebasan lahan di wilayah yang akan dibangun proyek sodetan. Sehingga, proyek sodetan Ciliwung dapat diselesaikan sesuai target.
"Saya kira bisa secepatnya dengan gubernur (DKI Jakarta Anies Baswedan) untuk bisa menyelesaikan masalah pembebasan lahannya," ucap Jokowi.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Jokowi Panggil Anies hingga Ridwan Kamil
Presiden Jokowi memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/1/2020). Pertemuan itu untuk membahas bencana banjir dan longsor yang terjadi pada awal 2020.
Sekretaris Kabibet Pramono Anung mengatakan, persoalan bencana banjir dan longsor yang terjadi di beberapa daerah ini merupakan tanggung jawab bersama.
"Karena penanganan banjir baik di Jabar, DKI, Banten yang kemudian juga melibatkan kepala daerah yang ada. Kemarin kan presiden ke Bogor, kemudian ke Lebak, dan dalam waktu dekat juga akan ke Bekasi. Ini menunjukkan bahwa penanganan itu tidak bisa parsial," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.
Kendati begitu, Pramono belum mengetahui apakah rapat tersebut akan membahas pengalihan penanganan banjir dari pemerintah provinsi ke pusat. Dia meminta awak media untuk menunggu hasil rapat.
Lebih lanjut, Pramono meminta tidak ada pihak-pihak yang saling menyalahkan terkait bencana banjir yang terjadi di awal 2020 ini.
"Dalam kondisi seperti ini tidak bisa kemudian ego sektoral masing-masung ditonjolkan, harus bersama-sama. Enggak bisa, enggak perlu juga menyalahkan siapapun lah. Ini adalah hal yang kita hadapi secara bersama-sama," ucapnya.
Reporter: Intan Umbari Prihatin
Sumber: Merdeka
Advertisement
