Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Mahfud Md menegaskan bahwa saat ini kapal nelayan dan coast guard milik China sudah tidak berlayar di laut Natuna.
Karena itu, Mahfud meminta masyarakat tak lagi meributkan masalah klaim sepihak China di laut Natuna.
"Ya jadi sekarang untuk Natuna itu di area yang kemarin diributkan itu sudah tidak ada lagi coast guard China maupun nelayan China, sudah keluar. Tetapi kita sekarang tidak akan ribut-ribut lagi soal pelanggaran hak berdaulat," kata Mahfud di kantornya, Jakarta, Kamis (8/1/2020).
Menurut Mahfud, pemerintah Indonesia sudah mengambil tindakan tegas dengan memperingatkan kapal milik China menjauh dan keluar dari laut Natuna.
Baca Juga
Advertisement
"Nampaknya sudah sekurang-kurangnya kapal-kapal yang tidak tidak menghidupkan AIS-nya tuh automatic identification system, biasanya kemarin kan sangat provokatif masuk kapal menghidupkan gitu seakan-akan nantang, sekarang sudah enggak ada, sudah di luar semua," ucap Mahfud.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini mengimbau, masyarakat agar tidak lagi berpolemik perihal keberadaan kapal China di Natuna. Ia juga menyampaikan kepada para nelayan agar beraktivitas seperti biasa di Natuna.
"Oleh karena itu kita ndak usah ribut-ribut lagi. Kita isi Natuna sekarang dengan kegiatan-kegiatan sosial ekonomi dan pemerintahan secara lebih proposional, daripada kosong," tutup Mahfud.
Saksikan video pilihan berikut ini:
Bangun Sentra Perikanan Terpadu
Sebelumnya, Pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin akan kembali membangun fasilitas Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di perairan utara Natuna, Kepulauan Riau. Pembangunan ini dilakukan mengingat wilayah tersebut memiliki potensi ikan cukup banyak yang bisa dioptimalkan.
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Agus Suherman mengatakan selama ini baru ada satu SKPT yang beroprasi di laut Natuna yakni di Selat Lampa. Menurutnya, kehadiran SKPT tersebut kurang mengingat potensi ikan di perairan Natuna cukup banyak.
Agus menyebut pembangunan SKPT di perairan Utara Natuna sendiri sebagai fasilitas bagi nelayan. Nantinya di sana akan dibangun pelabuhan, perumahan untuk nelayan, hingga fasilitas industri seperti cold storage atau lemari pendingin.
"Sekarang baru ada satu SKPT di Selat Lampa. di utara belum ada nah kita coba nambah satu," ujarnya ditemui di Kamtor Kemenko Maritim dan Investasi, Jakarta, Rabu (8/1/2020).
Agus menambahkan pembangunan tersebut akan direncanakan dalam waktu dekat. Untuk saat ini pihaknya sedang mengumpulkan beberapa dokumen untuk lelaikan pembangunan di wilayah tersebut. Paling cepat, pembangunan mulai dilakukan pada 2021 mendatang.
"Skarang perencanaannya kan paling selesai 3-6 bulan selesai untuk di Utara pembangunan fasilitas pelabuhannya, abis itu mungkin 2021 baru mulai (pembangunannya)," jelasnya.
Adapun proses pembangunannya sendiri akan memakan waktu selama 1-2 tahun. Dengan demikian, diharapkan pembangunan tersebut dapat mengoptimalkan potensi perikanan di kawasan Natuna Utara.
Reporter: Ronald
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
