Liputan6.com, Jakarta - Mantan Wakil Pansus Pemilihan Wagub DKI Fraksi Nasdem Bestari Barus merespons kecurigaan Presiden PKS Sohibul Iman yang melihat DPRD DKI tak mau kader PKS duduk menjadi Wagub DKI.
Menurut Bestari, PKS tidak luwes dalam lobi-lobi politik ketimbang Gerindra soal urusan wagub. Sehingga, urusan Wagub DKI tak kunjung usai.
Advertisement
"Saya kira Gerindra lebih luwes berkomunikasi, PKS tidak luwes, sehingga akhirnya menyebabkan terjadinya perlambatan perlambatan," kata Bestari saat dihubungi merdeka.com, Kamis (9/1/2020).
Bestari melihat PKS terlalu ngotot menjadikan kadernya duduk di DKI 2. Menurutnya, yang mesti di golkan bukan soal kader PKS menjadi wagub, tetapi kursi Wagub DKI harus cepat terisi.
"Jadi saya kira berpesan kepada Pak Sohibul Iman, yang mau di golkan ini bukan kader PKS untuk jadi wakil Gubernur, tetapi mendapatkan Wakil Gubernur DKI," ujarnya.
"Kalau udah tahu calonnya resistance tidak ada penerimaan dari DPRD itu sendiri ya legowo bahwa dia harus duduk bareng kembali dengan Gerindra," sambungnya.
Bestari menegaskan, Wagub DKI tidak harus dari PKS. Menurut anggota DPRD DKI Jakarta 2014-2019 itu, para anggota dewan menilai komunikasi PKS kurang cair.
"Karena dipikiran kita yang terbentuk pada masa itu adalah kok ini seakan akan PKS mengklaim bahwa pokoknya ini dia lah, kita kan gak bisa begitu dalam berpolitik, luwes sedikit," kata Bestari.
Dia menyebut, jatah Wagub DKI adalah urusan Gerindra dan PKS. Namun Bestari bilang, nama kader PKS justru selalu ditonjolkan.
"Ksepakatan bersama dengan Gerindra, tapi yang keluar kan selalu calon PKS, calon PKS. Itu salah satu yang mungkin memicu banyak hal politis pada masa itu, masa kekinian kan juga sama, toh ini sudah berapa bulan (DPRD) sudah dilantik, kan gak ada juga," tuturnya.
