Erick Thohir Jadikan Kasus Jiwasraya Tolak Ukur Kinerjanya

Menteri BUMN fokus dalam penyelesaian kasus Jiwasraya

oleh Athika Rahma diperbarui 10 Jan 2020, 16:47 WIB
Pemilik Satria Muda, Erick Thohir, memberikan sambutan saat peluncuran film 25 tahun Satria Muda di XXI Epicentrum, Jakarta, Kamis (15/11). Peluncuran ini dalam rangka peringatan hari jadi SM yang ke-25 tahun. (Bola.com/Yoppy Renato)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan, dirinya selaku pimpinan tertinggi di Kementerian BUMN akan mendorong agar key performance index (KPI) yang disusun dapat tercapai, sesuai dengan visi presiden.

Salah satunya, menyelesaikan sengkarut perusahaan asuransi Jiwasraya yang dikatakan memiliki resiko sistemik karena masalahnya yang sangat besar.

Namun, dalam penyelesaiannya, Erick menegaskan akan fokus dan tidak lempar melempar tanggung jawab.

"KPI (yang lain) yang akan kita push salah satunya yang sedang hot (diperbincangkan publik) Jiwasraya, tapi tetap kita tidak mau lempar-lempar, akan kita pastikan kita cari jalan," ujarnya di Gedung Kementerian BUMN, Jumat (9/1/2020).

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


Kepercayaan Masyarakat

Menteri BUMN Erick Thohir saat tampil dalam drama bertajuk Prestasi Tanpa Korupsi di SMKN 57, Jakarta, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2019). Kegiatan tersebut dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia. (Foto:Biropress Kepresidenan)

Lebih lanjut, dirinya dan tim akan berusaha menyelamatkan Jiwasraya karena menyangkut kepercayaan masyarakat. Apalagi, Pemerintah Provinsi DKI juga memiliki visi yang sama untuk mendatangkan investasi di berbagai bidang, seperti pariwisata dan lainnya.

"Tetapi kepercayaan publik atau kepercayaan masyarakat dunia luar yang lihat ini, yang katanya begini begitu, itu sama saja, apalagi sudah ada komplain dari warga asing (tepatnya) Korea. Saya rasa kita nggak bisa diam-diam aja," tuturnya.

Oleh karenanya, Erick memohon dukungan semua pihak agar masalah Jiwasraya dapat terselesaikan sesegera mungkin.

"Jadi saya mohon dukungan dari para pemegang kebijakan, tidak hanya kementerian tapi pemimpin daerah lain karena tidak mungkin kita bisa berjalan (jika tidak bersama-sama)," tutupnya.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya