Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi D Bidang Kesra DPRD Surabaya Khusnul Khotimah meminta kepada Dinas Sosial Surabaya untuk memperbaharui data masyarakat terkait anggaran permakanan. Hal ini mengingat masih ada data pasif sebanyak 662 ribu jiwa.
"Kita minta dipetakan berdasarkan wilayah. Kemudian warga yang benar-benar membutuhkan intervensi permakanan. Karena tidak semua masyarakat berpenghasilan rendah di Surabaya membutuhkan intervensi permakanan, tapi butuh intervensi lain dari pemkot misalnya rumah layak huni," ujar dia, seperti dikutip dari Antara, Jumat, 10 Januari 2020.
Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur tengah mematangkan kebijakan baru terkait peralihan anggaran permakanan yang semula ada di organisasi perangkat daerah (OPD) ke kelurahan mulai tahun anggaran 2020.
Baca Juga
Advertisement
Khusnul Khotimah mengatakan pengalihan itu untuk mendekatkan layanan ke warga. "Program tersebut masih diuji coba tahun 2020, tentunya akan dibarengi dengan evaluasi nantinya," kata dia.
Namun, Khusnul mengakui kalau ada pihak-pihak tertentu yang kurang sepakat dengan kebijakan tersebut. "Memang ada panti asuhan yang tidak setuju, mana yang belum tahu atau mana yang tidak tahu, agar sama-sama mendapatkan informasi," kata dia.
Politisi partai PDI Perjuangan inipun lantas menegaskan jika anggaran permakanan pada 2020 tidak berubah yaitu sebesar Rp 140 miliar yang dibagikan ke-154 wilayah.
"Tiap wilayah besarannya berbeda, karena jumlah penerimanya tiap wilayah tidak sama," kata dia.
Oleh karena itu, lanjut Khusnul, pihaknya masih mempertimbangkan besaran anggaran sekarang ini. Untuk itu, Khusnul masih melihat dulu apakah anggaran ini cukup, sambil menunggu kepastian data dari Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini
APBD Surabaya Rp 10,3 Triliun Disahkan
Sebelumnya, rapat Paripurna DPRD Surabaya, Minggu 10 November 2019 telah mengesahkan Raperda APBD Tahun 2020 menjadi Peraturan Daerah. Rapat paripurna berlangsung monumental, karena pengesahan RAPBD dilakukan bertepatan dengan Peringatan Hari Pahlawan.
Tak hanya itu, nuansa rapat paripurna juga terkesan berbeda dari pelaksanaan di waktu-waktu sebelumnya, karena seluruh anggota DPRD, beserta jajaran pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan kalangan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) mengenakan pakaian dan atribut perjuangan.
Sebelum penandatangan berita acara persetujuan bersama antara Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini (Risma) dan DPRD Surabaya. Delapan fraksi yang ada di DPRD menyampaikan pandangannya atas jawaban Wali Kota berkaitan dengan RAPBD Tahun 2020 sebelumnya. Pekik "Merdeka" terucap berkali-kali dari para juru bicara fraksi ketika akan membacakan pandangannya. Teriakan "Merdeka" itu langsung disambut para undangan yang hadir di rapat paripurna.
Risma menyampaikan rasa terima kasih kepada kalangan DPRD telah menyetujui pengesahan APBD Tahun 2020 pada 10 November, sekaligus mengucapkan "Selamat Hari Pahlawan", dilanjutkan dengan salam "Merdeka".
"Saya atas nama pemerintah kota Surabaya mengucapkan terima kasih kepada segenap pimpinan dan anggota dewan, karena telah menyetujui APBD 2020, tepat pada 10 Nopember ini," ujar Risma.
Risma menambahkan, ucapan terima kasih tersebut disampaikan, karena kalangan dewan telah memberikan perhatian besar dengan mencurahkan segenap pikiran dan tenaganya dalam melakukan pembahasan RAPBD Kota Surabaya Tahun 2020, bersama dengan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Surabaya.
"Teknik penyusunan Raperda tentahg APBD Tahun 2020 sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan pelaksanaannya," sebutnya.
Perempuan pertama yang menjabat Wali Kota di Surabaya ini tak lupa juga menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas saran dan masukan dari kalangan dewan saat pembahasan RAPBD. Ia menilai, saran dan masukan tersebut sebagai upaya meningkatkan kinerja dalam mengoptimalisasi target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Kemudian mengoptimalisasi pemenuhan layanan dan fasilitas publik, serta transparansi anggaran yang tentu membawa kemanfaatan bagi masyarakat dan pembangunan Kota Surabaya ke depannya," kata dia.
Risma mengatakan, raperda APBD Kota Surabaya Tahun 2020 beserta lampirannya akan disampaikan ke Gubernur Jawa Timur untuk mendapatkan evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Usai rapat paripurna, suasana gayeng penuh keakraban nampak antara Risma dengan kalangan dewan. Sebelum keluar ruangan, Risma dan para anggota dewan, serta forpimda yang hadir di rapat paripurna melakukan foto bersama.
Advertisement
Selanjutnya
Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono, usai memimpin rapat paripurna mengatakan, pengesahan RAPBD Kota Surabaya tahun 2020 menjadi APBD bersejarah, karena berbarengan dengan Peringatan Hari Pahlawan.
"Setelah tadi pagi, kita ikuti Upacara Peringatan Hari Pahlawan di Balai Kota. Kemudian beralih ke sini, penetapan APBD Tahun 2020. Ini menurut saya, monumental,” kata Adi.
Adi menyebut, kekuatan anggaran APBD Kota Surabaya Tahun 2020 sebesar Rp 10,3 triliun. Dari jumlah itu, alokasi paling besar untuk pendidikan, sekitar 21 persen.
"Untuk urusan pendidikan, mulai dari saran-prasarana, infrastruktur pendidikan, biaya pendidikan gratis dan guru," ujar dia.
Kemudian, anggaran lainnya yang terbesar kedua adalah di bidang kesehatan. Di bidang layanan kesehatan ini, alokasi anggarannya mencapai 10 persen dari total APBD 2020.
"Ketiga infrastruktur, termasuk yang digunakan untuk persiapan Piala Dunia U-20 Tahun 2021, yang anggarannya sekitar Rp 100 miliar," pungkasnya.
