Hadapi China di Natuna, Pengamat: Indonesia Harus Diplomasi Pintu Belakang

Liputan6.com, Jakarta - Klaim sepihak China atas mayoritas wilayah Laut China Selatan masih menjadi urusan di Asia Tenggara. China pun tutup kuping terhadap hukum laut internasional alias UNCLOS (United Nations Convention for the Law of the Sea).

Pakar hukum internasional (Universitas Indonesia) Hikmahanto Juwana menyarankan sudah saatnya Indonesia memakai diplomasi pintu belakang (backdoor diplomacy). Caranya tidak lagi dengan bernegosiasi langsung melalui diplomat, melainkan harus ada tokoh yang "membisiki" China.

"Jadi bukan para diplomat aktif yang melakukannya tetapi harus ada tokoh-tokoh yang berkomunikasi dengan pihak China," ujar Hikmahanto dalam diskusi publik Centre for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDDC) di Jakarta, Senin (13/1/2020).

"Paling tidak mengatakan bahwa, 'Eh China kalau elu caranya begini terus nih, mohon maaf kami pemerintah tak bisa membendung sentimen anti negara China,'" jelasnya.

Hikmahanto pun mengingatkan bukan berarti harus ada sweeping terhadap negara China, sebab hal itu justru menunjukan sifat ketidakdewasaan. 

China pun diminta serius agar tidak membuang-buang energi Indonesia. Pasalnya, China di sinyalir menunggu inkonsistensi dalam pemerintah terutama ketika berganti pemerintahan.

"Sudah reda nanti muncul lagi. Entar mundur lagi. Kita habis energi juga begini," ucap Hikmahanto.

Ia pun menegaskan Indonesia tidak perlu pusing soal investasi China. Posisi Indonesia sebagai negara investasi China justru bisa menguntungkan, sebab China harus menjaga relasi baik agar kepentingan dan investasinya untung.

"Jadi enggak perlu ada kekhawatiran ini menganggu investasi, menganggu persahabatan dua negara. Jepang sama China juga ada sengketa perbatasan antara mereka juga enggak ada masalah investasi," tegas Hikmahanto.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: