Antisipasi Kelangkaan Blangko E-KTP, Mendagri Minta Tambahan Anggaran

Mendagri pun menyampaikan permohonan penambahan dana penyediaan blangko E-KTP kepada Kemenkeu.

oleh Liputan6.com diperbarui 14 Jan 2020, 07:56 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (tengah) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (26/11/2019). Rapat membahas pergeseran anggaran Kemendagri 2019 dan kebutuhan anggaran blangko e-KTP. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan pada bulan Mei atau Juni 2020, blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) bisa habis dengan perkiraan anggaran yang sudah disediakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Kami sudah mengingatkan dari awal juga diperkirakan bulan ke lima atau ke enam juga akan habis dengan anggaran yang sudah disediakan Kemenkeu," ujar Tito dalam keterangannya di Jakarta, Senin (13/1/2020).

Untuk memastikan anggaran E-KTP aman sampai akhir tahun dan tidak terjadi kelangkaan blangko E-KTP lagi, Mendagri pun menyampaikan permohonan penambahan dana penyediaan blangko E-KTP kepada Kemenkeu.

"Kami membahas dengan Ibu Menkeu, berkaitan dengan masalah anggaran blangko E-KTP, kami perkirakan untuk mencukupi sampai akhir tahun 2020 itu. Jangan sampai nanti menimbulkan kelangkaan untuk pembuatan blangko E-KTP di daerah-daerah ya, tahun lalu juga kurang, tapi sudah dipenuhi," ujarnya lagi.

Ia mengatakan, Kemenkeu perlu mempertimbangkan pendanaan terkait penggantian dokumen kependudukan korban terdampak bencana seperti banjir yang melanda Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi di awal tahun 2020.

"Ini kan penting karena seperti banjir kemarin, ada yang kehilangan KTP dan kartu keluarga," kata Tito.

Apalagi, ia telah memerintahkan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Zudan Arief Fakrulloh untuk membantu masyarakat yang kehilangan dokumen-dokumen penting tersebut agar dapat dibagikan secara gratis.

"Otomatis bertambah lagi kebutuhannya, ini kepentingan publik, kepentingan rakyat," kata Mendagri.

Saksikan video pilihan di bawah ini:


Buat Surat Resmi

Kemendagri akan membuatkan surat resmi permintaan penambahan anggarannya, sehingga berapa kebutuhannya akan terlihat dengan detail.​​​​​​​"Kami akan buatkan surat resminya dengan detail, berapa kebutuhannya," demikian penjelasan Tito dalam pertemuan bersama Menkeu.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya