Liputan6.com, Pekanbaru - Pemerintah Provinsi Riau sejak Desember 2019 hingga awal tahun 2020 gencar menggelar tes urine aparatur sipil negara dan pegawai honorer. Pejabat eselon II dan III tak luput dari tes yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Riau ini.
Hingga 15 Januari 2019, sudah ada 2200 pegawai yang dicek urinenya. Hasilnya ada 59 pegawai positif narkoba baik itu sabu, pil ekstasi hingga daun ganja.
Baca Juga
Advertisement
Jumlah itu diprediksi bertambah karena Rabu pagi hingga petang, BNN Riau di bawah komando Kabid Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Riau Ajun Komisaris Besar Haldun masih melakukan tes urine.
Ratusan PNS dan honorer dikumpulkan di lantai tiga Kantor Gubernur Riau untuk diambil urinenya. Ratusan alat juga sudah disiapkan dan hasilnya akan disampaikan ke Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution.
"Wakil gubernur yang akan mengumumkan hasilnya, hari ini ada 421 orang dites urinenya," kata Haldun di sela-sela tes urine berlangsung.
Haldun menyebut dari 421 itu ada positif mengkonsumsi narkoba. Jumlahnya lagi direkap dan akan diserahkan ke Wakil Gubernur Riau.
"Ada yang positif narkoba, itu ranah wakil gubernur yang menyampaikan jumlahnya," sebut Haldun.
Tes Kelima
Menurut Haldun, tes urine untuk pegawai Pemprov Riau sudah lima kali dilakukan sejak akhir tahun 2019. Sehari sebelumnya, ada ribuan pegawai yang dicek dan hasilnya sudah diserahkan ke Wakil Gubernur Riau.
"BNN menyerahkan nama, Pemprov Riau yang akan mengevaluasi, sanksi dari sana," jelas Haldun.
Sebelum penyerahan nama, Haldun menyebut yang positif narkoba dilakukan assesment. Hal ini untuk mengetahui sudah berapa kali pegawai dimaksud menggunakan narkoba.
"Terkadang ada yang pemula pakai, ada juga yang rutin dan ada juga yang aktif pakai," jelas Haldun.
Terpisah, Kepala Kesbangpol Riau Chairul Riski menjelaskan, tes urine lanjutan ini juga diperuntukkan bagi pegawai yang pada kegiatan sebelumnya tidak hadir.
Riski menjelaskan, tes urine atas perintah Edy Natar ini dilakukan terhadap pegawai di Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Biro Humas Protokol dan Kesbangpol.
"Instruksi pimpinan semua pegawai baik itu PNS dan honorer harus bebas narkoba," kata Riski.
Simak video pilihan berikut:
Advertisement
