Liputan6.com, Jakarta: Perseteruan antara DPRD Kalimantan Selatan dan Gubernur Sjachriel Darham belum ada tanda-tanda mereda dan belakangan malah memanas. Setelah diadukan ke Kepolisian Daerah Kalsel, DPRD juga akan mengadukan Sjachriel kepada Presiden Megawati Sukarnoputri, Selasa siang ini. Rencana itu dikemukakan Wakil Ketua DPRD Kalsel Bahrudin Syarkawi di Jakarta, Senin (17/9).
Kasus terakhir yang membuat anggota DPRD berang adalah apel siaga yang digelar Sjachriel, Kamis silam, dengan melibatkan 1.500 pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kalsel. Dalam kesempatan itu, para PNS berikrar tetap mendukung Sjachriel sebagai Gubernur Kalsel [baca: PNS Kalsel Mendukung Sjachriel Darham].
Tentu saja ikrar tersebut dituding DPRD sebagai rekayasa. Padahal, Sidang Paripurna Dewan telah memecat Sjachriel dan wakilnya dalam satu paket, 21 Agustus silam. Alasan Dewan memecat keduanya adalah lantaran diduga terlibat kasus korupsi miliaran rupiah dalam pengerukan daerah alur Sungai Barito Lama, pengalihan fungsi Gunung Ratus, dan soal penambangan batu bara [baca: Ketua DPRD Kalsel: Sjachriel Dipecat Karena KKN].
Hal lain yang membuat gusar wakil rakyat setempat adalah soal beredarnya selebaran di masyarakat yang dikeluarkan atasnama Gubernur Sjachriel Darham. Selebaran tersebut melarang staf di kalangan kantor gubernur berhubungan dengan anggota Dewan.(YYT/Nina Bahri dan Erwin Arif)
Kasus terakhir yang membuat anggota DPRD berang adalah apel siaga yang digelar Sjachriel, Kamis silam, dengan melibatkan 1.500 pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kalsel. Dalam kesempatan itu, para PNS berikrar tetap mendukung Sjachriel sebagai Gubernur Kalsel [baca: PNS Kalsel Mendukung Sjachriel Darham].
Tentu saja ikrar tersebut dituding DPRD sebagai rekayasa. Padahal, Sidang Paripurna Dewan telah memecat Sjachriel dan wakilnya dalam satu paket, 21 Agustus silam. Alasan Dewan memecat keduanya adalah lantaran diduga terlibat kasus korupsi miliaran rupiah dalam pengerukan daerah alur Sungai Barito Lama, pengalihan fungsi Gunung Ratus, dan soal penambangan batu bara [baca: Ketua DPRD Kalsel: Sjachriel Dipecat Karena KKN].
Hal lain yang membuat gusar wakil rakyat setempat adalah soal beredarnya selebaran di masyarakat yang dikeluarkan atasnama Gubernur Sjachriel Darham. Selebaran tersebut melarang staf di kalangan kantor gubernur berhubungan dengan anggota Dewan.(YYT/Nina Bahri dan Erwin Arif)